Reshuffle Menteri Kabinet Kerja Mesti Disegerakan

    0
    kabinet indonesia maju

    Realisasi perombakan para menteri kabinet kerja menjadi harapan rakyat kepada Pemerintahan Jokowi. Banyak menteri yang menjadi sorotan dari rakyat di ruang publik yang gagal memitigasi badai krisis ekonomi yang menyertai dari wabah Covid-19.

    Para menteri yang semestinya memiliki kemampuan, ketepatan dan kecepatan kerja secara terkoordinasi terlibat penuh pada perbaikan kondisi ekonomi dan meringankan beban rakyat. Malah cendrung melihatkan ketidakcapakan, keteledoran dan miskoordinasi.

    Gelombang pertama wabah, banyak menteri yang salah fokus kerja dan saling buang muka guna mengelak dari sorotan publik. Lebih banyak melakukan penyangkalan dan juga menghindar dari tanggungjawab yang ditugaskan oleh negara membantu Kepala Negara.

    Akan tetapi di sisi lain, organisasi masyarakat, lembaga di luar kementerian dan beberapa parpol di luar pemerintahan mampu memperlihatkan aksi solidaritas dan gotong royong dan sinergi saling membantu.

    Tapi hal ini terbalik dengan menteri yang memiliki sumber daya banyak, mulai dari anggaran, infrastruktur birokrasi sampai ke tingkat daerah.

    Beberapa Menteri yang sepantasnya untuk segera diganti, menjadi sorotan atas kinerja amburadul, tidak terlihat ke permukaan melaksanakan tugas dalam pemerintahan.

    Pertama, Menteri Kesehatan, Agus Terawan Putranto yang tidak mampu mengkonsolidasi kekuatan kementerian kesehatan guna menyelamatkan tenaga kesehatan, penyediaan APD, rapid test dan swab dan memberdayakan jaringan rumah sakit pemerintah dan puskesmas

    Kedua, Menteri Sosial, Juliari Batubara yang gagal mengkoordinasi dinas sosial memberikan paket bantuan kepada rakyat tepat sasaran. Amburadulnya data penerima bantuan sosial menjadikan banyak bantuan salah sasaran dan tidak tepat sasaran.

    Ketiga, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah. Menteri yang bertanggungjawab dalam merealiasikan paket pelatihan bagi tenaga pra kerja. Termasuk Gagal mengantisipasi memitigasi gelombang PHK yang hampir mencapai 2 juta orang. Yang semestinya mampu melaksanakan program kartu pra kerja.

    Baca juga  Pemerintah Tunda Penyetaraan Gaji Kepala dan Perangkat Desa

    Keempat, Menteri Komunikasi dan Informasi, Jhonny G. Plate. Menteri yang tidak terlihat sepak terjang mengkomunikasikan berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah. Termasuk gagal mengantisipasi penyebaran ujaran kebencian, hoaks terkait virus Korona yang meresahkan publik.

    Mencermati para menteri yang tidak bekerja baik dan cendrung menjadi pembuat gaduh di kabinet. Sudah semestinya diganti oleh Kepala Pemerintahan Joko Widodo.

    Sebab, tanpa pergantian para menteri tersebut. Hal tersebut akan menjadi pengganjal bagi kinerja Pemerintahan untuk fokus bekerja menyelamatkan Indonesia dari multi resesi yang bisa diantisipasi lebih cepat dan tepat.

    Oleh: Stefanus Silalahi

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here