Rezim Kuras Uang Rakyat Saat Rakyat Susah Hadapi Resesi Setelah Pandemi

0
Protes Rakuat

Terbanding terbalik apa yang dialami dan dirasakan oleh rakyat. Pandemi menjadi ujian bertahan hidup dengan keterbatasan untuk beraktifitas. Mematuhi protokol kesehatan mesti berhadapan dengan berkurang dan nyaris hilangnya sumber pendapatan.

Tetapi Istana melalui Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman malah mengklaim bahwa kepememimpinan Presiden Jokowi sukses memimpin dan berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19. Di mana pemerintah juga mampu menciptakan keamanan baik di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Terutama menonjolkan keberhasilan kepemimpinan Jokowi melalui kinerja tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tim dengan sistem responsif pandemi yang dibangun Presiden Joko Widodo benar-benar bekerja dalam menciptakan keamanan dalam dimensi kesehatan, sosial dan ekonomi.

Tapi secara fakta, ternyata beberapa kebijakan rezim tidak mencerminkan klaim tersebut. Rakyat malah malah merasakan sebaliknya.

Beberapa kebijakan istana malah memberatkan rakyat yang sedang sudah.

Pertama, kenaikan pembayaran tarif dasar listrik yang mencapai 100% saat pandemi. Sebelumnya Presiden mengeluarkan kebijakan subsisi listrik bagi yang terdampak terutama rakyat miskin. Tetapi malah faktanya beban ini menjadi beban rakyat yang tidak mendapat subsidi pemerintah.

Kedua, kenaikan iuran BPJS golongan I dan II. Berdasarkan keputusan MA kenaikan iuran BPJS batal demi hukum. Tetapi saat wabah melanda, pemerintah malah mengeluarkan Keppres terbaru untuk menaikkan iuran BPJS.

Ketiga, pemotongan gaji PNS, Karyawan, Buruh sebesar 2,5% untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tappera). Kebijakan yang tidak semestinya lahir ketika rakyat masih beradaptasi menjalankan kelaziman baru yang belum tentu bisa selamat dari wabah Covid-19.

Keempat, diam-diam gaji pemimpin KPK diajukan untuk naik. Sedangkan penindakan kasus korupsi juga belum maksimal. Buronnya Harun Masiku manjadi pertanda KPK tidak berdaya dihadapan politisi pendukung pemerintahan.

Kelima, rusaknya demokrasi dengan pemberangusan suara kritis rakyat dan rezim malah menggunakan buzzer untuk membungkam dan menaikkan citra rezim. Contoh kasus Ruslan Buton yang ditangkap akibat kritik terhadap rezim. Juga ancaman kebebasan akademik di UGM berikut ancaman terhadap nara sumber dan penyelenggara.

Baca juga  Jokowi Bicarakan Isu Reshuffle dengan Buzzer, Politikus PDIP: Memancing Kegaduhan Politik

Fakta-fakta ini menjadi indikator kepentingan rezim tidak berpihak kepada rakyat agar dapat hidup sejahtera, keadilan ditegakkan dan bebas berpendapat sesuai norma yang berlaku.

Tapi dengan terang menunjukkan rezim lebih memilih kuras uang rakyat melalui kenaikan TDL, Iuran BPJS Kesehatan dan Iuran Tappera. Kemudian lebih memilih membungkam kritik ketimbang menunjukkan kinerja berpihak bagi rakyat.

Oleh: Mulawarman Siregar, Pengamat Politik & Sosial

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here