Rezim Lalai Cegah Rapid Test Jadi Ladang Bisnis, Kemana Anggaran Penanganan Covid-19?

0
menkes terawan
Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto

Tanpa evaluasi menyeluruh terhadap anggaran penanganan wabah Covid-19 yang berjumlah Rp 700 triliun. Pemerintah memberlakukan kebijakan new normal pengganti PSBB dengan menyertakan kewajiban rapid test bagi rakyat untuk melakukan berbagai aktivitas.

Sebelumnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi permasalahan pandemi COVID-19 ini, mulai dari melakukan social distancing, pembatasan sosial berskala besar, terbukti tidak efektif menurunkan angka kejadian terpapar covid-19.
Rakyat dibiarkan bergelut terhadap ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir dan bagaimana ujung cerita dari perjalanan COVID-19 ini.

Malah kebijakan rapid test yang ditetapkan pemerintah menjadi beban baru di saat ekonomi rakyat belum pulih sepenuhnya. Begitu pentingnya rapid test membuat semua pihak harus melakukan tes hanya sekitar 5-10 menit.

Rapid test seakan-akan pentingnya menyamai e-KTP. Menjadi syarat untuk bepergian naik pesawat antar provinsi, ikut seleksi lowongan pekerjaan, masuk kampus, masuk pondok pesantren hingga perkantoran.

Keluhan mahalnya biaya rapid test tidak menjadi perhatian serius Kementrian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Beberapa rumah sakit, bahkan klinik kesehatan non pemerintah menjadikan rapid tes sebagai ladang baru untuk bisnis di masa pandemi.
Apalagi pemerintah tidak memberikan informasi lengkap terkait jaringan rumah sakit pemerintah, puskesmas yang tersebar di seluruh di Indonesia sebagai tempat rapid test bagi rakyat.

Semestinya, dengan anggaran Rp 700 triliun pemerintah mampu melakukan Rapid Test secara gratis atau subsidi tanpa memberatkan kantong rakyat. Apalagi kebijakan ini guna menekan angka penyebaran dan penularan Covid-19. Hal tersebut bisa dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan regulasi guna meringankan beban rakyat untuk rapid test.

Namun, Kementrian Kesehatan dan Kementrian Keuangan terkesan menutup mata dengan tidak mengeluarkan regulasi yang mengatur secara sistematis, terukur dan massif terkait pihak-pihak yang berhak melakukan rapid test. Terutama tidak memberikan subsidi bagi jaringan rumah sakit pemerintah dan Puskesmas.

Baca juga  Kumpulkan Massa untuk Rapid Test Corona, Jokowi Perlu Tindak Tegas Ridwan Kamil

Ketiadaan regulasi dan subsidi menjadi celah sejumlah oknum memanfaatkan ketakutan dan kepanikan penduduk yang terjadi saat ini untuk mengeruk keuntungan pribadi dan kelompok.

Akibat abai mengeluarkan regulasi tersebut. Sampai dengan sekarang rakyat mesti menanggung biaya rapid test yang sangat memberatkan untuk berbagai keperluan.

Sedangkan disisi lain anggaran Covid-19 belum efektif menurunkan rakyat terpapar akibat wabah Covid-19. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terpaksa meregang nyawa dan tidak tidak terdata.

Oleh: Sudirman Hasim, Pengamat Kebijakan Kesehatan Publik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here