Rezim Otoriter Bungkam Kritik Dengan Senjata Ujaran Kebencian

0

Publik menganggap pemerintahan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelma jadi rezim otoriter. Publik menganggap pemerintah saat ini membatasi dengan cara otoriter berbagai kritikan yang disuarakan sejumlah pihak terhadap kinerja pemerintah.

Di dalam era demokrasi, kritik dan kebebasan berpendapat adalah kemewahan yang bisa dinikmati oleh publik. Konstitusi melindungi ekspresi publik dengan bebas berpendapat, bisa berkumpul, dan berserikat.

Demokrasi saat ini adalah eranya publik bebas bersuara, dimana kebebasan berpendapat merupakan unsur penting dalam demokrasi. Semua orang memiliki hak kebebasan untuk bersuara terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Kebebasan bersuara itu perlahan mulai dirasakan oleh publik dan publik pun perlahan mulai berani untuk bersuara memberikan ide, opini dan kritik.

Akan tetapi melihat perlakuan rezim saat ini, publik menilai sejumlah kemewahan itu justru dipangkas. Pengalaman pahit tentang pembungkaman kritik seperti ditarik kembali ke rezim Orde Lama dan Orde Baru.

Masih segar dalam ingatan publik, kasus yang menimpa Ahmad Dhani terdakwa kasus ujaran kebencian sebelum pilpres. Kasus yang menjerat Ahmad Dhani menjadi fakta dari bentuk kriminalisasi kritik yang dilakukan rezim.

Terbaru kasus pengkapan Ruslan Buton yang mesti dibungkam rezim menyampaikan kritik dengan menulis surat terbuka kepada rezim. Kemudian Said Didu juga dibungkam dengan dakwaan ujaran kebencian dengan mengkritik rezim terkait soal investasi dan Tenaga Kerja Asing dari Tiongkok.

Anggapan publik ini diperkuat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai organisasi wartawan. Wartawan bagian dari profesi yang sangat rentan dikriminalisasi dan dibungkam. Penilaian AJI rezim cendrung otoriter dengan sangat mudah melakukan kriminalisasi terhadap kritik dan opini publik yang diwartakan oleh awak media dan pres.

Ancaman pembunuhan terhadap jurnalis dari media detik.com menjadi kasus bagaimana cara kriminalisasi rezim melalui tangan ketiga secara ngamblang. Ancaman pembunuhan dan ancaman menjadi senjata efektif rezim membungkam kebebasan berpendapat dan menyampaikan.

Baca juga  Lekat Nuansa Orba, Partai Berkarya Tak Akan Melangkah Lebih Jauh

Akhirnya cara-cara kriminalisasi terhadap kritik menjadikan publik menilai konteks konstelasi politik di era demokrasi dalam sistem kenegaraan didera kondisi status quo seperti era Orde Baru dan menjelma menjadi rezim otoriter. Menyembunyikan kegagalan rezim menjalankan konstitusi dengan pasal ujaran kebencian terhadap kritik dan kebebasan berpendapat publik.

Oleh: Ali Mukhtar, Pengamat Komunikasi Publik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here