Rombak Kabinet Berkinerja Amburadul Tangani Pandemi dan Ancaman Resesi Menjadi Keniscayaan!

0
kabinet indonesia maju

Menjelang satu tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin perlu dievaluasi terkait kinerja para menteri terkait. Evaluasi ini meliputi beberapa menteri yang dianggap publik tidak memiliki kinerja bagus menangani pandemi dan dampak yang dirasakan oleh rakyat.

Sebelum pandemi dan ditetapkan PSBB, Presiden Joko Widodo pernah menampik melakukan perombakan kabinet. Disebabkan setiap menteri yang berada dalam Kabinet Indonesia Maju sedang fokus pada kerja masing-masing.

Namun, saat pandemi kinerja para menteri terlihat amburadul menyelamatkan kesehatan rakyat dan ekonomi Indonesia. Beberapa menteri gagap dan asal dalam menangani dampak wabah. Di antaranya, Menteri Kesehatan Terawan, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya.

Setidaknya, beberapa hal yang menjadi alasan rasional perlunya pergantian para menteri.

Pertama, kegagalan menyelamatkan ekonomi Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) prediksi ekonomi Indonesia mengalami resesi berat. Disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 akan berada pada minus 7 persen. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Suhariyanto di DPR RI dengan membaca trading ekonomi lebih dalam dari minus 4,5.

Perkiraan BPS memiliki prediksi berbeda dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa laju ekonomi hanya mentok di minus 3,8 persen pada kuartal II 2020.

Kedua, Indonesia menjadi negara tertinggi korban wabah Covid-19 mengalahkan Singapura. Sampai hari ini penambahan ini membuat kasus positif Covid-19 naik menjadi 46.845 orang. Hal ini terkait dengan mismanajemen dari Menteri Kesehatan sejak awal menganggap Korona seperti virus biasa. Mengeluarkan kebijakan yang kontra menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia.

Ketiga, hasil survey dari Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI). Merilis hasil survei terkait kepuasan kinerja jelang satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Maruf Amin yang hasilnya sebanyak 75,6 persen responden menyatakan setuju dilakukan rombak kabinet Jokowi.

Baca juga  Resmi Jadi Presiden Terpilih, Jokowi Dilantik Pada 20 Oktober

Menurut Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an survei tersebut dilakukan pada 9 hingga 12 Juni 2020, dengan melibatkan 1.000 responden di 34 Provinsi di Indonesia. Survei ini juga dilakukan dengan cara telesurvei, atau mewawancara responden melalui kontak telepon. Margin of error survei ini +/- 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.

Keempat, tidak terkoordinasinya kebijakan lintas kementerian dan cendrung tumbang tindih saling mengedepankan ego masing-masing. Terutama kebijakan kartu pra kerja dari Kementrian Perkonomian dengan bantuan sosial dari Kementrian Sosial dan Kementerian Desa.

Dampaknya anyak kejadian di masyarakat salah sasaran mendapatkan bantuan pemerintah dan tidak tepat sasaran berasal dari amburadulnya data yang dimiliki oleh lintas kementerian.

Berkaca dengan alasan demikian, perombakan kabinet adalah bentuk ketegasan dari Presiden Joko Widodo yang ditunggu oleh rakyat. Secara konstitusi dan Undang-Undang memiliki legitimasi dan dipercaya menjadi Kepala Pemerintahan sampai 2024.

Dan sudah saatnya Presiden menggunakan wewenang untuk merombak kabinet dengan melihat indikator-indikator menteri yang jauh dari harapan Presiden selaku Kepala Negara menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan dari berbagai sisi, terutama dari para menteri berkinerja amburadul membantu Presiden.

Melalui perombakan menteri, potensi perbaikan kinerja pemerintah bisa menguat menyelamatkan ekonomi Indonesia. Dan rakyat punya harapan akan potensi tersebut.

 

Oleh: Edwardy Yahmud, Pengamat Politik & Kebijakan Publik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here