Uji Materi Perppu Corona Yang Diajukan Sejumlah Lembaga dan Perorangan Ditolak MK

0
Gugatan Prabowo-Sandi Ditolak MK, Ini Kata Jokowi dan Prabowo

PolitikToday- Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan amar putusan menolak permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 terkait penyesuaian keuangan negara akibat wabah virus corona (Covid-19). Perppu itu diteken Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

“Mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Hakim MK Anwar Usman membacakan amar putusan yang diakses melalui Youtube Mahkamah Konstitusi, Selasa (23/6).

Sebelumnya, uji materi Perppu 1/2020 diajukan oleh dua pemohon dan teregister dengan nomor perkara berbeda. Para pemohon, yakni Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), KEMAKI, Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, LP3HI dan PEKA dengan nomor perkara 24/PUU-XVIII/2020.

Juga pemohonan yang diajukan Din Syamsuddin, Amien Rais dan Sri Edi Swasono dengan nomor 23/PUU-XVIII/2020.

Majelis Hakim Konstitusi dalam amar putusannya mengungkapkan permohonan para pemohon sudah kehilangan objek pengujian lantaran Perppu tersebut telah disahkan oleh Pemerintah dan disetujui DPR RI untuk menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

“Menimbang dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020. Maka Perppu 1/2020 sudah tidak ada lagi ada secara hukum, hal itu berakibat permohonan para pemohon untuk pengujian konstitusional telah kehilangan objek,” terang Anwar Usman.

Berdasarkan pertimbangan pada persidangan uji materi pada 20 Mei 2020 lalu. Kala itu, Majelis Hakim mengundang perwakilan pemerintah dan DPR sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan di persidangan.

Perwakilan Pemerintah dan DPR menyatakan Perppu tersebut sudah ditetapkan menjadi UU oleh Menteri Hukum dan HAM sejak 18 Mei 2020.

“Mahkamah meyakini bahwa Perppu nomor 1 tahun 2020 telah menjadi Undang-Undang,” kata dia.

“Disebabkan permohonan para pemohon telah kehilangan objek maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon dan hal-hal lain yang terkait dengan permohonan tidak pula dipertimbangkan,” tambahnya

Baca juga  MK Setujui Pemungutan Suara Pilkada 2020 Ditunda karena Wabah Corona

Majelis Hakim menjelaskan keputusan untuk tidak menerima permohonan pemohon telah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang diikuti oleh 9 Hakim MK pada Senin (15/6) lalu.

Sebagai informasi, dalam salah satu gugatan yang berkas permohonan telah diunggah ke situs MK, Amien Rais dkk menilai Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 1, 2, dan 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan harus dibatalkan MK.

(hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here