Aroma ‘Orba’ Prabowo Pimpin Lumbung Pangan

0

Ketahanan pangan adalah tanggungjawab lintas kementeriaan untuk Indonesia yang seyogyanya dipimpin oleh Kementerian Pertanian. Melibatkan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, PUPERA, BKP, BULOG. Tetapi Keputusan Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggarap lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah telah melenceng tata kelola pemerintahan yang baik.

Menhan dengan tupoksi menjaga pertahanan secara militer tidak semestinya memimpin lumbung pangan yang telah melenceng dari Kemenhan dalam wilayah tugas militer bidang ketahanan dan kedaulatan wilayah Indonesia.

Malah untuk memperkuat penugasan tersebut ada aturan yang coba dibenarkan keberadaan lumbung pangan dengan menyertakan soal operasi militer selain perang (OMSP).

Sebagai catatan, Pasal 7 ayat (2) UU TNI menyebutkan bahwa TNI punya dua tugas, yakni operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. OMSP dibagi ke empat belas kategori, mulai dari menjaga perbatasan, objek vital nasional, membantu pemerintahan di daerah. Namun, tak ada yang terkait langsung dengan ketahanan pangan.

Berkaca pada beberapa program lumbung pangan sebelumnya yang nyaris gagal dalam tahap pelaksanaan. Pertama, satu juta hektar padi di Marauke yang saat ini belum jelas evaluasi dan keberlanjutan program tersebut. Kedua, program optimasi satu juta hektare (ha) lahan rawa lebak dan pasang-surut yang digagas oleh menteri Pertanian Amran Sulaiman periode sebelumnya. Program ini juga digadangkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di masa depan. Rawa lebak yang akan dibuka untuk lahan pertanian tersebut tersebar di sembilan provinsi. Di antaranya di Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, Papua, dan Kalimantan Tengah.

Dua contoh kasus tersebut dapat menjadi cermin baik untuk kembali membangun lumbung pangan seluas 178 ribu hektare di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang tiba-tiba tanpa kajian utuh oleh praktisi dan ilmuan pertanian digadang-gadangkan sebagai upaya pemerintah untuk menghadapi ancaman non-militer di masa depan.

Baca juga  Pengamat Nilai Prabowo Sudah Kehilangan Momentum

Kenapa harus Menhan Prabowo Subianto yang memimpin? Bila belajar dari kebijakan swasembada beras era Orde Baru masa Presiden Soeharto dengan pendekatan militer telah meninggalkan jajak represi bagi petani dan beberapa konflik agrarian di berbagai wilayah. Bentrok antara petani dengan aparat TNI menjadi sejarah yang kelam yang tidak mesti diulang di era saat ini.

Pendekatan ini seakan mengulang beberapa kesalahan fatal di masa orde baru. Setidaknya menurut Peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai Kementerian Pertahanan tak bisa memegang kendali keseluruhan ketahanan nasional termasuk soal ketahanan pangan.

Karena Kementerian Pertahanan beserta TNI memiliki kendali anggaran ratusan triliun bertugas memperkuat pertahanan nasional di udara, laut dan darat dari ancaman militer pihak lain. Sebagaimana yang pernah terjadi di Natuna, daerah kedaulatan Indonesia dilanggar oleh Tiongkok dan reaksi Prabowo selaku Mentan kurang tepat. Semestinya kasus-kasus seperti ini menjadi perhatian dari Prabowo Subianto selaku Menhan.

Bukan memimpin lumbung pangan. Selain melenceng juga akan terjadi tumpang tindih tupoksi. Di mana kekuatan dan kemampuan TNI yang berkaitan langsung dengan Minimum Esential Forces (MEF), yang mencakup tiga hal utama, yaitu organisasi, personel, dan materiil (alat utama, sarana dan prasarana). Jika dilihat dari sisi personel, jumlah prajurit Indonesia masih jauh dari rasio perbandingan ideal dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

Jika ada tambahan fokus pada tugas selain tugas pokok saja TNI yang belum ideal, lalu mengapa Menhan Prabowo dan TNI mau dilibatkan ke urusan pemerintahan yang lain dan memaksakan diri terlibat?

Apapun motifnya secara politik yang beraroma ‘Orba’, Prabowo tetap menerima penugasan memimpin lumbung pangan tanpa kajian sistematis. Dan penugasan ini tidak lepas dari penyimpangan dari mandat reformasi dan mengulang kesalahan masa Orde Baru.

Baca juga  Wagub DKI Jakarta, Pengamat: PKS dan Gerindra Pecah Kongsi !

Oleh: Budiman Atmajaya, Penggiat Kajian Kedaulatan Pangan Lestari

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here