Azis Syamsuddin Resmi Dilaporkan Ke MKD, MAKI: Diduga Langgar Kode Etik DPR RI

0
azis
Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin

PolitikToday- Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin resmi dilaporkan dengan dugaan melanggar kode etik ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Selasa siang (21/7).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, Azis Syamsuddin diduga telah melanggar kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1/2015.

Sebelumnya, Azis Syamsuddin selaku Pimpinan DPR RI tidak mengizinkan Komisi III DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Ditjen Imigrasi KemenkumHam terkait sengkarut lolosnya buronan Kejagung, Djoko Tjandra.

“Dengan tidak diizinkannya RDP Komisi III DPR atas sengkarut Joko Tjandra oleh Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR, patut diduga telah melanggar kode etik yaitu menghalang-halangi tugas anggota DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan,” terang Boyamin Saiman, Jakarta, Selasa (21/7).

“Dan patut diduga mempunyai kepentingan lain dengan berlindung di balik aturan yang sebenarnya dapat berlaku fleksibel sesuai kepentingan dan kebutuhan yang mendesak,” tambahnya.

Lebih lanjut, Boyamin menyayangkan permasalahan Djoko Tjandra yang mudah memperoleh KTP-el, paspor, status bebas cekal dari NCB Interpol dan Imigrasi, mengajukan Peninjauan Kembali (PK), hingga memperoleh surat jalan dan surat sehat dari Kepolisian dan lain-lain seperti tidak dianggap urgent untuk dibahas segera.

Padahal, sambungnya, RDP tersebut sangatlah penting karena akan membantu pemerintah untuk mengurai sengkarut kasus Djoko Tjandra, dan memberikan rekomendasi untuk penuntasan kasus ini dengan segera sebelum kehilangan jejak.

“Dalam rangka menemukan jejak-jejak keberadaannya, sehingga pemerintah mampu menangkapnya dan atau membawa pulang untuk dijebloskan dalam penjara,” tegas Boyamin.

Menurut Boyamin, RDP pun dapat diselenggarakan secara daring dan tidak mengganggu agenda anggota Komisi III DPR dalam masa reses.

Baca juga  Kasus Djoktjan-Pinangki Bisa Diambil KPK, MAKI: Tak Cuma Jadi Penonton

Lagipula, anggota DPR selama pandemik Covid-19, tidak terlalu banyak melakukan kegiatan tatap muka dengan konstitutuennya. Dengan melakukan RDP justru anggota DPR peduli kondisi riil di masyarakat.

“RDP DPR pengawasan dilarang sepanjang tidak adanya izin dan jika diizinkan maka tidak melanggar kesepakatan Rapat Badan Musywarah DPR. Izin ini hanya bersifat administrasi dan bukan rigid karena senyatanya pada saat reses sudah sering terjadi rapat-rapat oleh alat kelengkapan DPR,” terangnya.

Terlebih, RDP Komisi III DPR ini telah mendapat persetujuan Ketua DPR RI, Puan Maharani.

“Sehingga semestinya juga dizinkan oleh yang terhormat Azis Syamasudin,” tukas Boyamin.

(hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here