Bubarkan KSP, BPIP, Stafsus Milenial, Benalu Dan Penguras Anggaran Negara

0

Kekecewaan publik dan desakan untuk membubarkan tiga lembaga nonstruktural yang melekat dengan lingkaran Presiden Jokowi terus menggema. Banyak penilaian miring dan buruk terhadap kinerja dan output yang dihasilkan oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Stafsus Milenial.

KSP adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2019 yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Dipimpin oleh Moeldoko bertanggungjawab sebagai pengendali program-program prioritas nasional, penyelenggara komunikasi politik kepresidenan dan pengelolaan isu strategis.

Sedangkan BPIP yang sejak awal telah banyak membuat kontroversi dan polemik dengan menampatkan Ketua Partai PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah. Merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018.

Untuk Stafsus Milenal yang muncul pada periode kedua, dilekatkan dibawah Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden. Untuk pegangkatan dan tugas pokok Staf Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang tidak pernah dipublikasikan.

Untuk ketiga lembaga nonstruktural tersebut, KSP akan mendapat anggaran sekitar Rp 116,1 miliar di tahun 2021. BPIP akan mendapat anggaran sejumlah Rp 208,8 miliar untuk tahun 2021. Sedangkan Stafsus Milenial masing-masing mendapatkan gaji Rp 51 juta perbulan.

Selain mendapatkan anggaran dari negara, KSP, BPIP dan Stafsus Milenial juga tidak memiliki output program yang berdampak kepada efektifnya kerja-kerja kepresidenan Jokowi selaku Kepala Negara dan Pemerintahan.

Ditelisik lebih dalam, memperhitungkan peran dan fungsi dari keberadaan KSP, BPIP dan Stafsus Milenial yang tidak optimal. Malah cendrung menambah kegaduhan dari lingkaran Istana terkait beberapa hal yang mesti disampaikan langsung oleh Presiden ke publik. Sedangkan program-program ketiga lembaga tesebut dapat dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi struktural yang telah ada dan lebih efektif dan efisien melaksanakan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang.

Baca juga  Soal Salam Pancasila, Arsul Sani: Ngak Ada Masalah

Lebih lanjut, pembubaran KSP, BPIP dan Stafsus Milenial tidak hanya bersifat penghematan anggaran semata. Tetapi memperbaiki citra Presiden Jokowi sendiri yang selama ini tercoreng oleh opini dan statement politik dari ketiga lembaga tersebut. Sering memunculkan polemik, kontroversi dan kegaduhan politik dan sosial dari penggawa ketiga lembaga yang berseberangan dengan kementerian dan Presiden.

Sebagai contoh, kontroversi ucapan Ketua BPIP terkait agama menjadi musuh Pancasila. Kemudian proyek program pelatihan online Kartu Prakerja yang melibatkan bisnis salah satu dari Stafsus Milenial.

Untuk itu semua, program dan tugas dari KSP sudah cukup dengan optimalisasi kinerja Setneg dan Setkab sebagai lembaga struktural setingkat kementerian. Dan Stafsus Milenal cukup dengan penguatan kapasitas dan kemampuan Juru Bicara Presiden.

Khusus untuk BPIP peran pembinaan ideologi Pancasila bisa digantikan oleh MPR, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum (Menkopolhukam) maupun Menko PMK.

Ketiga lembaga tersebut, publik menunggu realisasi ketegasan dan janji dari Presiden Jokowi menjadi bagian dari 18 lembaga negara yang akan dibubarkan. Semoga.

Oleh: Hanif Martha, Pengamat Komunikasi Politik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here