BUMN Terus Merugi & APBN Defisit Dalam, Erick Thohir dan Sri Mulyani Layak Dicopot

0
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 mengalami defisit lebar Rp 1.039,8 Triliun. Secara umum, defisit adalah besarnya pengeluaran pemerintah ketimbang pemasukan yang berasal dari pajak, setoran deviden BUMN dan juga sumber pendapatan selain pajak.

Akibat defisit yang dalam ini, pemerintah tidak fokus memprioritaskan penaganan pandemi Corona. Malah lebih memilih fokus menyelamatkan ekonomi dengan solusi jalan pintas berupa penambahan utang.

Di sisi lain, Menteri Keuangan tidak bisa melakukan penghematan dan menghentikan pemborosan dari berbagai pos-pos anggaran kementerian. Termasuk pemotongan belanja lembaga nonstruktral yang tidak menjadi prioritas untuk penaganan wabah Covid-19.

Sebagai contoh kecil, bentuk penghematan mengurangi defisit dari pos kementrian adalah pengalokasian dana perjalanan dinas dan rapat Kemenko Maritim dan Investasi sebesar Rp 4,1 triliun untuk peridoe Juli- November 2020. Dan masih banyak pos-pos anggaran lainnya penyebab defisit yang berasal dari 18 lembaga nonstruktural yang tidak efektif dan menjadi beban APBN.

Sebagai catatan, angka pendapatan negara sebelum adanya wabah Covid-19 sebesar Rp. 2.165,1 Triliun, sementara angka pendapatan negara pada saat adanya wabah Covid-19 sebesar Rp.1.669,9 Triliun. Pendapatan negara saat ini turun secara signifikan.

Disisi lain, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak berupaya melakukan perubahan postor APBN melalui UU APBN-P bersama DPR RI. Malah melahirkan UU Corona yang berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang lebih memprioritaskan kepada penambahan utang jangka panjang.

Sedangkan alokasi anggaran lebih memprioritaskan untuk BUMN yang merugi dengan skema Penyertaan Modal Negara.

Secara ideal, kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia adalah untuk menopang perekonomian negara. Melalui penyerahan semua deviden (keuntungan) dari usaha-usaha yang kelola BUMN kepada kas negara. Baik berasal dari deviden perusahaan, pajak perusahaan maupun aset perusahaan BUMN.

Baca juga  Said Didu Kritik Sri Mulyani Soal Mau Bailout Perampokan Jiwasraya: Mau Tutupi Perampokan Ini?

Namun demikian, realitas yang terjadi kemampuan BUMN saat ini, malah menjadi bagian dari beban bagi negara. Faktanya, ditengah APBN Defisit, Kementerian BUMN, justru tidak membantu dan menopang perekonomian negara malah menjadi beban.

Ada banyak contoh dan fakta BUMN yang merugi dan menjadi beban. Diantaranya Jiwasraya, Garuda Indonesia. Hal ini tentu menjadi beban bagi anggaran negara yang berasal dari APBN dengan menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang jumlah sangat besar dan fantastis. Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah telah memberikan anggaran dari APBN Tahun 2020 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Sebesar Rp.155,60 Triliun untuk Kementerian BUMN.

Skema pemberian anggaran dari APBN tidak hanya dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) pemerintah kepada 17 perusahaan, ada dana talangan dan pencairan lainnya. Tentu ini melanggar Undang-Undang dan regulasi yang ada terkait peran dan fungsi Kementerian BUMN berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003.

Nah cara tersebut secara gamblang menyatakan bahwa kinerja Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan gagal total mengelola APBN yang terus mengalami defisit. Sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi tandem yang memperparah defisit APBN. Karena tidak mampu menyehatkan BUMN yang merugi dan terancam menjual asset dan membuat utang baru untuk menutup utang lama yang menggunung.

Oleh: Soni Marpaung, Analis Kebijakan Keuangan Publik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here