Buruh Dan Rakyat Tolak Omnibus Law, DPR RI Wakili Siapa?

0
RUU Cipta Kerja

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) atau RUU Omnibus Law terus dilakukan DPR dan Pemerintah. Semestinya harus mengakomodir masukan masyarakat dan tidak meninggalkan partisipasi publik yang menolak. Apalagi saat ini gelombang PHK akibat resesi ekonomi dan wabah belum tertangani dengan baik oleh pemerintah.

Akan tetapi, Pembahasan RUU Omnibus Law terus dilakukan oleh Baleg DPR RI ditengah reses anggota DPR RI terhitung sejak tanggal sejak 17 Juli hingga 13 Agustus 2020. Seperti yang dinyatakan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi bahwa Pemrintah dan DPR RI tetap rapat pembahasan RUU Omnibus Law saat reses.

Alasannya adalah ingin memanfaatkan waktu yang ada guna membahas RUU inisiatif pemerintahan Presiden Jokowi itu. Termasuk juga telah mengantongi izin dari Pimpinan DPR untuk melakukan pembahasan RUU Ciptaker saat reses.

Hal tersebut menambah deret pertanyaan, RUU Ciptaker atau RUU Cilaka dikebut oleh Pemerintah dan DPR RI sebenarnya untuk siapa? Apakah demi kepentingan buruh dan rakyat atau demi kepentingan oligarki pengusaha sekaligus politisi yang menjadi penumpang gelap dalam pemerintahan Jokowi?

Sementara gelombang penolakan terus disuarakan oleh berbagai elemen. Seperti sikap resmi PP Muhammadiyah telah dilayangkan dua minggu. Dengan tegas PP Muhammadiyah menolak RUU Omnibus Law dibahas menjadi UU kepada DPR RI. Sebelumnya, berbagai organisasi buruh, mahasiswa dan publik dengan nyata dan terang benderang tetap menolak RUU Omnibus Law.

Mempertegas sikap dari elemen buruh sebagai subjek dan objek yang paling dirugikan. Kelompok massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar demo di depan Kompleks MPR/DPR siang ini, untuk menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca juga  Gejayan Kembali “Memanggil”, Rapat Parlemen Jalanan Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja Akan Digelar 9 Maret 2020

Setidaknya 1.000 buruh ikut bergabung sebagai bentuk aksi penolakan. Bukan hanya menolak pembahasan Omnibus Law, aksi yang dikoordinir oleh KSPI juga menyuarakan persoalan yang sedang dihadapi karyawan yakni pemutusan hubungan kerja (PHK) massal selama pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Pemerintah juga dinilai kurang transparan dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi publik menyerap aspirasi. Khususnya dalam penyusunan naskah akademik dari RUU Omnibus Law yang diatur dalam Pasal 88 UU 12/2011.

Dicermati lebih dalam, konsekuensi logis dari metode omnibus law dalam RUU Ciptaker ini telah menimbulkan pergeseran paradigma dan politik hukum dari berbagai UU yang diramu menjadi satu payung hukum. Sebab banyak UU dari berbagai politik hukum yang berbeda-beda disatukan menjadi satu politik hukum tentang investasi, perizinan, dan iklim usaha yang cendrung berpihak kepada pemilik kapital ketimbang rakyat dan buruh.

Maka sangat wajar, RUU Ciptaker dianggap sangat pragmatis. Menguntungkan bagi segelintir pengusaha dan investor dan merugikan bagi buruh dan rakyat.

Apalagi pembahasan terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Apalagi Di saat anggota DPR RI yang masih memiliki nurani dan berpihak kepada rakyat dan buruh tidak bisa hadir menyuarakan penolakan RUU Omnibus Law.

Hal tersebut berakibat lahirnya UU cacat hukum dan tidak pro kepentingan rakyat, tetapi demi kepentingan penumpang gelap yang bersembunyi dibalik partai koalisi pendukung pemrintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Pantas untuk ditolak pembahasan dari RUU menjadi UU.

Oleh: Iskandar, Anggota KSPI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here