Demi Akuisisi Freeport, Inalum Menjadi ‘Milik Asing’ Dengan Utang Jangka Panjang

0

Semestinya Kontrak Karya kedua Freeport berakhir pada akhir tahun 2021, yang dimulai pada tahun 1991. Dengan berakhirnya Kontrak Karya maka hukum dan bisnis tambang emas Freeport menjadi milik utuh negara. Sedangkan untuk pengelolaan dapat ditugaskan BUMN Inalum atau gabungan BUMN lainnya.

Pilihan ini tidak menjadi opsi pemerintah. Tiga tahun menjelang berakhirnya Freeport di Indonesia, pemerintah bermanuver dengan melakukan divestasi 51 persen saham Freeport. Penugasan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) membeli divestasi saham PT Freeport sebesar 51% menjadi penyakit kronis terhadap kesehatan keuangan dan kemampuan perusahaan Inalum.

Di mana Inalum mengakuisisi Freeport senilai 3,85 miliar dolar atau setara Rp 55,8 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.500. Inalum menerbitkan obligasi 4 miliar dolar, bunga 6%, rata-rata harus bayar 250 dolar AS setiap tahun. Obligasi dengan jangka waktu 3, 5, 10 dan 10 tahun dan pinjaman.

Sebelumnya, langkah pemerintah di bawah kendali Joko Widodo saat itu mendapat kritik dari sejumlah pihak, baik politisi maupun akademisi. Sebab ini akan menjadi persoalan bahwa BUMN tidak sepenuhnya milik mampu memberikan kontribusi kepada negara, tetapi menjadi milik asing lewat utang.

Apalagi saat sekarang baru terungkap, divestasi dengan obligasi dan pinjaman memunculkan masalah baru soal kemampuan membayar utang yang akan jatuh tempo. Inalum mesti menambah utang untuk dapat membayar kewajiban perusahaan.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII. Dimana Dirut Inalum tidak bisa menjamin kapan utang itu akan lunas. Utang Inalum sendiri diprediksi membengkak menjadi US$ 6,5 miliar atau Rp 100 triliun lebih tahun ini. Terlebih keinginan rencana induk BUMN tambang ini mencaplok 20-25% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Baca juga  Jiwasraya, Kejagung: Penyitaan Aset Tersangka Terus Berlanjut

Sorotan dari anggota DPR Muhammad Nasir menjadi relevan terkait penambahan utang baru untuk membayar obligasi dan bunga yang jatuh tempo. Ditambah menurut Moody’s Investors Service yang menetapkan outlook Inalum negatif.

Maka sangat bahaya sekali, jika Inalum dibiarkan menerbitkan obligasi kembali. Inalum sebagai perusahaan milik negara mesti diselamatkan pemerintah. Guna berkontribusi bagi negara sepenuhnya dan tidak terjebak dalam skema utang berjangka panjang yang terus berkontribusi kepada asing sampai 30 tahun.

Oleh: Chandra Halim, Pengamat Kebijakan Publik & Keuangan Negara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here