Demokrasi Nyungsep Ulah PDI P dan Istana Muluskan Oligarki Bagi Gibran

0
jokowi purnomo

Era reformasi adalah tonggak sejarah membuka pintu demokrasi berpolitik di Indonesia. Menjadikan politik kekuasaan tidak beredar dalam oligarki kekuasaan apalagi oligarki keluarga. Era reformasi dimana setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berkecimpung membangun negara dan bangsa lewat kontestasi fair demokrasi tanpa mesti berhadapan dengan oligarki yang kental dengan kolusi dan nepotisme.

Saat ini, demokrasi seakan kembali ke era Orde Baru dan lebih liar. Di masa orde baru oligarki Golkar sebagai kendaraan politik Soeharto menjadi benteng keberlangsungan kekuasaan Soeharto. Membentuk rezim yang sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan telah dikoreksi total dan dirombak ulang untuk kebaikan sistem politik terbuka dan transparan.

Sedangkan sekarang, PDI P menjadi partai yang mengulang dan mencetak sejarah baru melanggengkan politik kolusi dan nepotisme dengan memberikan rekomendasi bagi Gibran untuk maju menjadi Calon Walikota Solo melanjutkan dinasti keluarga inti Jokowi.

Selain itu, rekomendasi PDI P daerah yang semulanya diberikan kepada Achmad Purnomo, kader yang membangun karir dari bawah, dimatikan elit PDI P demi oligarki keluarga Jokowi. Hal ini guna mengulang sejarah politik Jokowi mulai dari memimpin walikota solo, kemudian menjadi Gubernur dan menjadi Presiden RI.

Inilah bentuk oligarki dari trah keluarga vulgar dan di luar akal sehat dari sistem demokrasi paska era reformasi. Di pertontonkan dari lstana yang semestinya menjadi penjaga demokrasi tanpa kolusi dan nepotisme. Berkah era reformasi Jokowi dapat diusung oleh PDI P untuk menjadi Presiden yang dipilih oleh rakyat. Memiliki kesempatan untuk bertarung secara fair dalam kontestasi pemilu.

Selain memuluskan kolusi dan nepotisme, komitmen Presiden Joko Widodo untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) buyar sudah. Lantaran Jokowi sebagai kader PDI P telah memanfaatkan fasilitas negara dan jabatan Kepala Negara dan Pemerintahan untuk kepentingan keluarga mencalonkan diri jadi Walikota.

Baca juga  Harus hati-hati

Negosiasi memuluskan Gibran menjadi calon Walikota dari PDI P pun digelar dalam Istana. Achmad Purnomo diundang ke Istana guna ditawari tukar guling jabatan oleh Jokowi sebagai kompensasi disingkirkan untuk tidak mencalon sebagai walikota Solo.

Maka, secara kasat mata PDI P dan Jokowi menjadi contoh buruk kolusi dan nepotisme dengan penggunaan fasilitas istana yang dibiayai oleh pajak rakyat. Dan mempertontonkan keburukan dari nuansa kolusi yang melekat dalam tubuh partai yang mengklaim membela wong cilik.

Dengan demikian, rakyat menilai bahwa PDI P dan Jokowi telah terang membangun trah politik dinasti kekuasaan dengan kolusi dan nepotisme dengan menghancurkan demokrasi era reformasi tanpa malu.

Oleh: Bujaswa Naras

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here