Demokrat Desak Pemerintah Lebih Fokus Tangani Covid-19 Di Era New Normal

0

PolitikToday- Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mengadakan diskusi publik daring bertema “Mendamaikan Ekonomi dan Pandemi: New Normal Bukan Back To Normal”, Minggu (26/7) malam.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Ketua Satgas Covid-19 RS Bhayangkara DIY, Dr. Dian K Nurputra, MSc, PhD, SpA. Ketua Jaringan Media Siber Indonesia, Teguh Santosa.

Di awal diskusi, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Harahap selaku pembawa acara memberikan umpan pertanyaan kepada para narasumber menandakan diskusi telah dimulai.

“Apa Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk memasuki dan menerapkan new normal atau adaptasi kehidupan baru?,” tanya Yan kepada para narasumber yang hadir.

Hal ini jadi fokus utama pemerintah untuk tidak salah dalam mengambil keputusan dan tidak menambah banyak orang terpapar dari Covid-19.

“Sebenarnya berdasarkan (syarat) dari WHO, CDC (Centers for Disease Control and Prevention), ada beberapa syarat untuk kita masuk ke new normal. Sebenarnya itu semua kita (Indonesia) belum penuhi,” kata Ketua Satgas Covid-19 RS Bhayangkara DIY, dr. Dian K Nurputra menanggapi pertanyaan Moderator.

Dirinya melihat, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dipilih awal Juni itu untuk memutus penyebaran virus asal Cina ini tidaklah tepat. Pada dasarnya, PSBB hanya menghambat laju virus tidak menyebar dengan cepat.

“Masyarakat kita belum sepenuhnya disiplin. Suka jalan-jalan atau berpindah tempat. Terus gimana bisa virus ini bisa hilang?,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa menilai Peraturan Pengganti UU atau Perppu yang diterbitkan akhir Maret 2020 lalu itu lebih kepada menyelamatkan ekonomi tanah air. Bukan keselamatan masyarakat agar tidak terpapar Covid-19.

Baca juga  Yasona Masuk Tim Hukum PDIP, Wasekjen Demokrat: Nanggung. Ibu Megawati Perintah Saja Petugas Partainya Hardik KPK

“Terihat jelas dari judul Perppu 1/2020, yakni Peppu tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pananganan Pandemi Corona Virus (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,” ungkapnya.

Pada akhir diskusi, Ketua Badan Litbang DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk Presiden agar virus Covid-19 tidak kembali mengganas seperti sebelum PSBB diberlakukan.

Salah satu rekomendasi yang harus digaris bawahi pemerintah, Presiden dan bawahannya dalam hal ini Menteri Kesehatan bersama organiasi kesehatan seperti IDI, dan lain sebagainya senantiasa jalin komunikasi yang (kompak) antar lembaga.  Agar informasi yang sampai ke publik tidak membuat binggung masyarakat alias simpang siur.

“Dari jumlah terpapar ada perbedaan yang disampaikan oleh Presiden dengan bawahannya Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19. Tentu tidak benar bila antar lembaga tidak kompak dalam menyampaikan informasi valid kepada masyarakat” tutupnya.

(hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here