Kemenhan Pimpin Lumbung Pangan, Pengamat Militer: Berpotensi Mengulang Orba

0
prabowo subianto
Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo

PolitikToday- Peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai Kementerian Pertahanan tak bisa memegang kendali keseluruhan ketahanan nasional termasuk soal ketahanan pangan.

Sebab, Kementerian Pertahanan dan TNI, yang kendali anggarannya ada di Kemhan, bagian dari kontributor ketahanan nasional.

“Soal kontribusi ketahanan pangan terhadap ketahanan nasional ya domainnya Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, PUPERA, BKP, BULOG, dan tentu institusi penegak hukum sebagai instrumen pengawasan,” ungkap Fahmi, Jakarta, Senin (13/7).

Menurut Fahmi, tanpa diberi mandat langsung pun Kementerian Pertahanan bersama dengan TNI akan ikut membantu negara jika memang urusan terkait ketahanan pangan berpotensi mengancam pertahanan negara.

Hanya saja, dua institusi itu lebih dekat dengan pertahanan negara yang menyangkut ancaman militersitik.

Fahmi mengingatkan kedua institusi itu agar tidak salah pengelolaan, karena bukan langsung ranah dan tupoksi atau berhubungan dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Pasalnya, hal ini berpotensi mengulang klaim ‘lumbung padi’ Asia Tenggara di zaman Orde Baru yang represif terhadap petani dengan menggunakan kekuatan militer.

“Ini berpotensi mengulang masa Orba dimana kita mengklaim berhasil membangun ketahanan dan swasembada namun dengan tekanan luar biasa pada petani untuk tanam padi, dengan tentara ikut turun ke sawah,” terang dia.

Diketahui, Pasal 7 ayat (2) UU TNI menyebutkan bahwa TNI punya dua tugas, yakni operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. OMSP dibagi ke empat belas kategori, mulai dari menjaga perbatasan, objek vital nasional, membantu pemerintahan di daerah. Namun, tak ada yang terkait langsung dengan ketahanan pangan.

Pada bagian penjelasan pasal ini, hanya dicantumkan ‘cukup jelas’ tanpa rincian lanjutan.

Tak hanya soal tumpang tindih tupoksi, Fahmi juga nilai soal kekuatan dan kemampuan TNI yang berkaitan langsung dengan Minimum Esential Forces (MEF), terutama di bidang personel.

MEF sendiri mencakup tiga hal utama, yaitu organisasi, personel, dan materiil (alat utama, sarana dan prasarana). Jika dilihat dari sisi personel, jumlah prajurit Indonesia masih jauh dari rasio perbandingan ideal dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

“Artinya jika untuk fokus pada tugas pokoknya saja TNI masih belum ideal, lalu mengapa ‘cawe-cawe’ ke urusan pemerintahan yang lain?” katanya.

“Jika untuk menjaga batas wilayah dan kedaulatan kita saja jumlah personil masih belum ideal, mengapa memaksakan diri terlibat? Apa motifnya? Kesejahteraan? Politik? Kalau iya, tentu saja itu menyimpang dari mandat reformasi,” tutupnya.

(hz)

Baca juga  Peran Menhan Lebih Ditunggu Ketimbang BIN untuk Usir Virus Corona dari Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here