Kompak, Tujuh Ormas Keagamaan Desak Hentikan RUU HIP

0
ormas keagamaan

PolitikToday – Organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan menilai secara konstitusional kedudukan dan fungsi Pancasila sudah sangat kuat, sehingga tidak memerlukan aturan lain yang justru berpotensi mereduksi dan melemahkan.

Pernyataan tersebut disampaikan tujuh ormas keagamaan yakni, PP Muhammadiyah, PBNU, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Komisi HAK Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Serta, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), persatuan Imat Buddha Indonesia (Permabuddhi), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin).

“Secara konstitusional kedudukan dan fungsi Pancasila sudah sangat kuat sehingga tidak memerlukan aturan lain yang berpotensi mereduksi dan memperlemah Pancasila,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, dalam pernyataan bersama ormas keagamaan di Gedung Pusat Muhammadiyah, Jumat (3/7).

Abdul Mu’ti menyebut, rumusan Pancasila sebagai dasar negara sudah termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Rumusan lain yang disampaikan oleh individu atau dokumen lain yang berbeda dengan Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak seharusnya diperdebatkan lagi pada masa kini.

“Karena berpotensi menghidupkan kembali perdebatan ideologis yang kontra produktif,” kata dia.

Menurut dia, yang lebih dibutuhkan saat ini, adalah internalisasi dan pengamalan Pancasila dalam diri dan kepribadian bangsa Indonesia, serta implementasi dalam perundang-undangan, kebijakan, dan penyelenggaraan negara.

Lebih lanjut, ia mengatakan DPR hendaknya menunjukkan sikap dan karakter negarawan, serta memahami aspirasi masyarakat. Terlebih setelah pemerintah menyatakan menunda pembahasan RUU tersebut.

“DPR hendaknya lebih memahami arus aspirasi masyarakat dan lebih mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik dan golongan,” ucap dia

Selain itu, ia mengatakan di situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, seharusnya semua pihak saling memperkuat persatuan dan bekerja sama mengatasi dampak sosial dan ekonominya.

Baca juga  Muhammadiyah Sarankan Rekonsiliasi Pasca-Pilpres

“Serta menjaga situasi kehidupan bangsa yang kondusif, aman, dan damai,” ucap dia.

RUU HIP menjadi polemik di tengah masyarakat. RUU usulan DPR itu dipermasalahkan karena dianggap memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.

Selain itu, RUU HIP tidak mencantumkan Tap MPRS XXV Tahun 1996 yang melarang ajaran komunisme dalam konsideran.

(bs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here