Kontroversi Prabowo Beli Jet Tempur Seken, Langgar UU Industri Pertahanan

0

Jangan sekali kali melupakan sejarah, tidak relevan bagi Menhan Prabowo Subianto. Mengulangi kesalahan yang sama dengan masa lalu dengan memperkuat pertahanan udara Indonesia dengan pesawat rekondisi dan tidak berumur panjang.

Apabila rencana pembelian pesawat jet tempur bekas jenis Eurofighter Typhoon dari Angkatan Udara Austria tetap direalisasikan Prabowo.

Banyak kalangan menilai tidak tepat, disebabkan dari sisi spesifikasi, harus diakui bahwa pesawat Eurofighter Thypoon yang diproduksi oleh konsorsium gabungan Uni Eropa itu bisa dikatakan masih kalah superior jika dibandingkan duo pesawat tempur terpopuler di dunia, yakni F-16 buatan Amerika Serikat (AS) ataupun berbagai jenis Sukhoi buatan Rusia yang sudah dimiliki oleh Indonesia.

Setidaknya, ada empat hal yang menjadi alasan Menhan harus membatalkan pembelian pesawat tempur seken dari Austria.

Pertama, alutsista yang dibeli tanpa perencanaan matang dan kajian utuh mengakibatkan pembelian pesawat tempur dengan kualitas di bawah standar atau tidak sesuai kebutuhan.

Kedua, memperbaiki alutsista bekas ketimbang beli baru lebih njimet dan sulit. Dampaknya, alutsista bekas selalu menimbulkan pemborosan dari sisi anggaran terkait perawatan. Dan tidak efektif penggunaannya di lapangan menjaga pertahanan udara Indonesia, karena sering terjadi kecelakaan. Seperti kecelakaan pesawat tempur jenis Hawk 200 yang jatuh di Pandau, Kabupaten Kampar, Riau bulan Juni 2020.

Ketiga, pengadaan alutsista produk luar negeri mesti dibarengi dengan mekanisme transfer teknologi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Industri Pertahanan.

Sedangkan dalam konteks perencanaan pembelian pesawat Eurofighter Thypoon, Prabowo telah melanggar UU Industri Pertahanan dengan tidak adanya transfer teknologi untuk membangun kemandirian pertahanan. Karena Austria bukan bagian dari jalur produksi pesawat tersebut. Di mana UU mewajibkan Kemenhan mengacu pada MEF ketika hendak membeli alutsista. MEF ini diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Baca juga  Pengamat Nilai Prabowo Sudah Kehilangan Momentum

Keempat, pembelian alutsista sering melibatkan pihak ketiga atau broker, sehingga ada dugaan mark-up harga untuk pengadaan. Alih-alih memperkuat pertahanan, ide pembelian akan menimbulkan persoalan baru berupa potensi korupsi dan jauh dari sisi akuntabilitas dan transparansi anggaran.

Berkaca atas empat alasan tersebut, Prabowo mesti lebih tegas dan cermat membenahi alutsista pertahanan udara dengan tidak membeli pesawat tempur bekas dari Austria. Hal tersebut berdampak bagi Indonesia diejek di level internasional karena menggunakan pesawat bekas bagi alutsista pertahanan Indonesia.

Oleh: Nursalim Sirait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here