Kontroversi Tim Pemburu Koruptor Menpolhukam, Demi Menutup Malu

0
mahfud

Publik mempertanyakan kinerja Menko Polhukam Mahfud MD satu tahun memimpin penegakan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia. Mahfud MD akan kembali mengaktifkan Tim Pemburu Koruptor (TPK) setelah gagal menangkap banyak buronan koruptor seperti Djoko Tjandra, Harun Masiku.

Digadangkan anggota tim pemburu koruptor terdiri dari pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan Agung, dan pimpinan Kementerian Hukum dan HAM.

Tim pemburu koruptor yang dulu sudah pernah menjadi bagian dari penegakan hukum dimasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui Instruksi Presiden tim sebagai payung hukum terbukti efektif membongkar beberapa kasus korupsi dan menangkap banyak pelaku. Dan hal tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintahan era SBY untuk melawan korupsi sampai ke akar-akarnya.

Berdasarkan hal tersebut Mahfud mewacanakan akan segera memperpanjang Inpres Tim Pemburu Koruptor. Wewenang koordinasi TPK berada di bawah institusi Menkopolhukam bisa kembali berjalan dan berjanji untuk menangkap Djoko Tjandra yang sukses mengalabui sistem penegakan hukum dengan membuat e-KTP dan mengajukan Peninjauan Kembali kasusnya.

“Nanti mungkin dalam waktu yang tidak lama tim pemburu koruptor ini akan membawa orang juga, pada saatnya akan memburu Djoko Tjandra,” janjinya.

Bertahun-tahun disebutkan buron ke luar negeri, Djoko Tjandra berhasil masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi satu pun institusi hukum dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni lalu. Pada hari yang sama, Djoko pun berhasil merekam data dan mendapatkan e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan.

Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki lembaga independen yang bertugas untuk meringkus para pelaku korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi kinerja KPK dengan diberlakukannya UU KPK yang baru tidak segarang sebelumnya. Selain KPK institusi Kejaksaan Agung dan Polri juga memiliki tugas untuk menyelidiki dan menangkap pelaku korupsi.

Baca juga  KPK Tolak Tim Pemburu Koruptor Ala Mahfud MD

TPK Demi Menutup Malu

Menyikapi rencana Mahfud tersebut, beberapa pengamat dan aktivis antikorupsi menilai tim tersebut tak begitu krusial dibutuhkan dalam penegakan hukum dan memberantas korupsi.

Menurut pengamat dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai bahwa titik lemah pemerintah koordinasi. Tidak butuh untuk mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor. Sebab pemerintah cukup menunjukkan keberpihakan penengakan hukum, seperti menambah jumlah penyelidik KPK. Jumlah penyidik KPK saat ini hanya berjumlah 117 orang. Jumlah itu berbeda jauh dengan Hongkong yang memiliki 3.000 orang penyidik.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tidak relevan untuk pengaktifan kembali TPK. Yang dibutuhkan saat ini adalah fokus pemerintah untuk memperkuat Aparat Penegak Hukum (APH). Keberadaan TPK berpotensi terjadi tumpang tindih dari segi kewenangan karena melibatkan kementerian dan beberapa perangkat penegak hukum. ICW merilis sejak 1996-2018, terdapat 40 buronan kasus korupsi yang belum dapat ditangkap oleh penegak hukum.

Mencermati pandangan berbagai kalangan dan juga keberpihakan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi saat sekarang. Keinginan untuk mengaktifkan TPK akan menjadi kontraproduktif dan sekedar menunjukkan bahwa Menkopolhukam bekerja.

Apalagi saat ini penilaian publik bahwa Mahfud MD selaku Menkopolhukam tidak berpihak memperkuat kelembagaan hukum yang ada. Setidaknya kasus korupsi di Tanah Air tidak menjadi prioritas seperti pemerintahan sebelumnya.

Malah publik menilai karus korupsi dan perilaku korupsi semakin merajalela. Terlihat dari beberapa punishment atau hukuman yang diberikan kepada para koruptor masih saja ringan.

Lebih baik Menkopolhukam merancang hukuman mati bagi koruptor di atas 1 miliar dan 500 juta hukuman seumur hidup. Hal tersebut menjadi bagian shock therapy bagi koruptor, karena korupsi adalah Extra ordinary corruption dan membutuhkan komitmen tinggi dan bukan sekedar wacana untuk menutupi malu atas kegagalan.

Baca juga  Aktifkan Tim Pemburu Koruptor, Mahfud MD Sebut Ada Regulasinya

Oleh: Edwardy Yahmud

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here