Pakar Hukum Minta KPK Awasi Kebijakan Ekspor Benur KKP: Ada Potensi Penyalahgunaan Wewenang Menteri

0
Pakar Hukum Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar

PolitikToday- Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mendesak KPK menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi pada kuota ekspor benih oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebab ada beberapa nama politisi yang tercantum dalam perusahaan yang memperoleh izin ekspor benih lobster dari KKP.

Dalam kasus ini, Fickar mengingatkan bahwa sistem politik Indonesia telah melahirkan sistem pemilihan yang koruptif. Pola itu tidak hanya di lapangan eksekutif, tetapi juga di lapangan legislatif khususnya pada pola rekrutmen anggota parlemen (DPR) yang sarat dengan money politik.

“Karena itu, jika “kekuasaan” sudah diraih, maka dengan sendirinya secara insting alamiah para politikus selalu akan mencari peluang untuk mengembalikan cost yang telah dikeluarkan pada masa pemilihan,” ujarnya, Senin (6/7).

Di sisi lain, kata Fickar, kekuasaan yang diperoleh dengan pemilu maupun pengangkatan jalur koalisi memiliki karakter yang sama, yaitu biaya politik yang cukup besar.

Karena itu, tren penggunaan “kekuasaan” untuk merecovery cost politik yang sudah dikeluarkan juga tampak menjadi sesuatu yang biasa dan dimaklumi meski terlihat tidak adil dan tidak patut.

Menurut Fickar, tidak heran jika terdapat politisi yang mendapatkan jatah dalam proyek suatu lementerian.

“Saya kira ini tidak hanya terjadi pada Kementrian kelautan dan Perikanan saja, tetapi diduga merata terjadi hampir di semua Kementerian dan lembaga non Kementerian,” ungkap Fickar.

“Yang menjadi masalah adalah apakah “pemberian pemberian konsesi” ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?” tanyanya.

Dengan demikian lanjut Fickar, KPK harus berperan aktif untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dalam konteks tersebut.

“Termasuk pada “kuota ekspor benur lobster”, baik pada proses maupun potensi penyalahgunaan kewenangan oleh seorang pejabat negara termasuk menteri-menteri,” tutup Fickar.

Baca juga  Kantor Pindah ke KKP, Ngabalin Jadi Pembina Nelayan

(hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here