PDIP Perlu Introspeksi Mengapa Akhyar Nasution Hijrah Ke Partai Demokrat

0
djarot

Plt Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Djarot Syaiful Hidayat, “kebakaran kumis” ketika Akhyar Nasution bergabung dengan Partai Demokrat. Saking paniknya, Djarot pakai jurus kampungan. Mengecam Akhyar sebagai pengkhianat. Publik pun keheranan. Lha, Akhyar yang sudah dizalimi PDIP kok malah dicap pengkhiat setelah undur diri sebagai kader partai banteng?

Akhyar Nasution dahulu bukan kader PDIP sembarangan. Sebelum mundur, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Sumut. Hari ini Akhyar merupakan Plt Wali Kota Medan. Dengan pengalaman politik begitu rupa, mustahil Akhyar cabut cuma gara-gara alasan ecek-ecek.

Akar masalahnya, PDIP lebih mendukung Bobby Nasution ketimbang Akhyar untuk maju di Pilkada Medan. Padahal dibandingkan dengan Akhyar, Bobby cuma anak kemarin sore. Baru hitungan bulan jadi kader partai banteng. Sebelumnya, dia sama sekali tidak pernah terjun ke dunia politik. Satu-satunya kelebihan Bobby, dia menantu Presiden Jokowi.

Keputusan PDIP ini persis kejadian di Pilkada Solo. Gibran Rakabuming Raka yang masih mentah, sekonyong-konyong didukung sebagai calon wali kota Solo. Padahal Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo, yang merupakan kader utama PDIP Solo, juga kepingin maju. Langkah Purnomo terjegal gara-gara Gibran adalah putra Presiden Jokowi. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Gibran didisain sebagai kandidat tunggal parpol di Pilkada Solo. Bukan main!

Kasarnya, PDIP sengaja menutup ruang bagi Akhyar dan Purnomo untuk maju dalam Pilkada demi keluarga Jokowi. Meskipun mereka paham kompetensi keduanya jauh lebih mumpuni dari Gibran dan Bobby.  Jadi, bisa dibilang, PDIP telah menzalimi Akhyar dan Purnomo. Alias tidak membangun keadaban dalam dunia politik.

Ini menunjukan ada masalah kaderisasi di internal PDIP. Kader tidak dipilah-pilih berdasarkan lama pengabdian, pendidikan partai dan kompetensi. Melainkan berbasiskan nepotisme kekeluargaan. Padahal, sejak reformasi bangsa Indonesia bekerja keras mengikis budaya politik sedemikian. Kita ingin latar belakang keluarga cuma jadi bonus, bukan faktor penentu.

Baca juga  Gerindra-PKS Dirikan Sekber, PDIP Sebut Sekber Merupakan Formalisasi Buzzer

Ini bukan hanya bahaya bagi demokratisasi di tubuh PDIP. Bahaya pula bagi publik. Alih-alih mengajukan kandidat mumpuni, PDIP malah mendorong keluarga Presiden yang masih bau kencur. Kalau mereka menang, apa jadinya pemerintahan di Solo dan Medan nanti? Orang dengan kompetensi rendah kok dipinta memimpin pemerintahan?

Namun, Akhyar dan Purnomo punya cara berbeda. Setelah kalah, Purnomo menyerah. Berbeda dengan Akhyar. Setelah gagal meluruskan kekeliruan PDIP, Akhyar memilih undur diri. Dia melanjutkan perjuangan bersama Partai Demokrat. Mungkin ini yang membedakan antara orang Medan dan orang Solo.

Makanya, Djarot keliru besar. Bergabungnya Akhyar ke Partai Demokrat bukan pengkhianatan. Masak orang yang dizalimi tak boleh melawan? Justru keputusan undur diri Akhyar merupakan perilaku kesatria karena sudah tidak sejalan dengan PDIP.

Adalah hak Akhyar untuk bergabung dengan Partai Demokrat. Adalah hak Partai Demokrat untuk menerima Akhyar. Karena Akhyar dan Partai Demokrat terikat pada visi yang sama untuk memajukan Kota Medan. Wajar kalau ada kolaborasi di sini.

Ketimbang jadi bahan bullyan netizen, sebaiknya Djarot introspeksi. Sebaiknya PDIP introspeksi. Tidak ada asap kalau tidak ada api. PDIP bermain api, terbakarlah rumah sendiri.

Oleh: Rahmat Thayib, penggiat Gerakan Demokrasi Berkeadaban

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here