Penegakan Hukum Ambyar, Kalah Sama Mafia Dan Oknum Penguasa

0
Hukum Tajam ke Lawan, Tumpul ke Kawan

Ketidakpercayaan publik semakin tebal kepada aparat penegak hukum menegakkan keadilan hukum di Indonesia. Persepsi publik bahwa hukum tajam ke rakyat dan yang kritis kepada penguasa, kemudian tumpul ke koruptor dan kolega penguasa seakan menemukan kebenaran dengan fakta-fakta relevan.

Kasus lolosnya Joko Tjandra masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi oleh sistem imigrasi sebagai buronan korupsi menjadi fakta tak terbantahkan. Dengan mudah menelanjangi sistem serta aparat penegak hukum dengan leluasa bisa membuat e-KTP dan paspor Indonesia. Kemudian juga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasus korupsi di Pengadilan Negari.

Selain Joko Tjandra, buronnya Harun Masiku lebih dari lima purnama, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan menambah deret fakta kelemahan penegakan hukum di lingkaran penguasa.

Ditambah, kasus Denny Siregar yang secara gamblang telah menunjukkan kemampuan aparat penegak hukum berpihak. Kepolisian dengan cepat mampu menangkap karyawan magang Telkomsel yang telah membocorkan data pribadi Denny Siregar.

Sedangkan di satu sisi laporan masyarakat atas fitnah terhadap anak-anak sebagai bibit teroris seakan menemukan jalan terjal. Sampai saat ini Denny Siregar belum ditetapkan sebagai tersangka dan di proses secara hukum.

Tentu ini menjadi fakta-fakta yang memperkuat dugaan adanya mafia hukum dan oknum penguasa yang mampu mengendalikan hukum secara tebang pilih. Selain itu juga kasus kasus tersebut membuat kegaduhan yang tidak perlu yang menambah hancurnya hukum di tangan penguasa.

Apalagi jawaban dengan wacana pengaktifan kembali Tim Pemburu Koruptor oleh Menkopolhukam menjadi fakta penguasa hanya melakukan reaksi atas persoalan permainan mafia hukum dan oknum penguasa.

Di tambah dengan pernyataan Mendagri Tito Karnavian bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri selama ini tak mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari pihak aparat penegak hukum terkait status Djoko yang menjadi salah satu buronan pemerintah.

Baca juga  PDIP: KPK Menggeledah Kantor DPP PDIP Harus Seizin Dewan Pengawas

Publik menanti kerja nyata dari penguasa dan aparat penegak hukum untuk membuktikan hukum tidak ambyar. Dipermainkan oleh mafia dan oknum penguasa dengan menangkap Joko Tjandra, Harun Masiku dan Denny Siregar yang secara terang benderang telah menjadi bobrok bagi penegakan hukum.

Hukum di tangan penguasa mampu mematahkan tangan-tangan mafia dan oknum penguasa. Tidak hanya indah dalam jawaban. Sebab penegakan hukum dengan simbol menutup mata tidak berpihak kepada mengenal siapa, status dan kedekatan dengan penguasa.

Oleh: Joki Mahendra, Penggiat Hukum Berkadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here