Pengamat Waspadai Oligarki Menyandra Kepala Daerah Pada Pilkada 2020

0
Pilkada Serentak

PolitikToday- Pengamat Politik Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Uhaib As’ad menyatakan proses demokrasi di Indonesia pasca reformasi sampai saat ini masih tersandera kekuatan uang.

“Sebetulnya kepala daerah yang elected di dalam Pilkada ini, sebetulnya mereka hanya wayang, kacung, yang dikendalikan oleh local oligarchy atau national oligarchy,” kata Uhaib dalam webinar yang digelar oleh Komnas HAM, Rabu (29/8).

Menurut Uhaib, mahalnya ongkos bagi setiap kandidat untuk mengikuti pemilihan umum jadi salah satu indikasi demokrasi telah tersandera kekuatan modal.

Dengan ongkos yang mahal, menurut dia, hanya orang atau lembaga dengan kekuatan modal yang besar yang bisa ikut berkompetisi. Demokrasi tak lagi bagian dari akar rumput, dimana setiap orang bisa mencalonkan diri meski tak didukung kekuatan uang.

Kondisi tersebut jadi ruang bagi kekuatan oligarki mengkooptasi demokrasi di Indonesia.

“Karena mereka punya kekuatan modal besar,” ujar Uhaib.

Segelintir oligarki tersebut datang memberikan modal besar bagi kandidat yang ia jagokan di ajang Pilkada. Dengan itu, praktik politik uang pun terbuka lebar.

Mereka yang memiliki uang kemudian mencoba membeli suara rakyat dengan uang-uangnya.

“Pemilik modal itu bisa ga jadi calon, tapi dia mengatur irama permainan politik lokal. Kayak pemilik kesebelasan sepak bola aja. Dia ga perlu jadi pemain, tapi dia beli pemain top dunia, dia bayar dan dia rancang jadi kekuatan raksasa,” terang dia.

Ketergantungan para kandidat terhadap sumber keuangan dari segelintir oligarki berefek pada kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan setelah terpilih.

Ia mencontohkan daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Di daerah-daerah tersebut, tak sedikit kepala daerahnya memberikan konsesi lahan tambang kepada para pengusaha besar.

Uhaib menduga pengusaha-pengusaha itu mendapat konsesi lahan tambang karena menjadi sponsor kampanye pilkada kepala daerah tersebut.

Baca juga  Demokrat Usung Petahana Bupati Waykanan, Rekomendasi Diserahkan Langsung Oleh AHY

“Mereka [kepala daerah] jadi seperti judul lagu, ‘separuh jiwaku pergi’. Ya karena mereka didikte agar kebijakan yang dibuat berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok yang jadi bandar dalam Pillkada,” kata dia.

Kondisi demikian perlahan mengikis daya tawar pemerintah dan negara di hadapan para oligarki. Status pemerintah pelan-pelan berubah dari penguasa dan pelayan rakyat menjadi ‘klien’ pengusaha. Sebaliknya, para oligarki kini berstatus sebagai penguasa di daerah karena mampu mengendalikan pemerintah.

“Negara sekarang udah jadi client, bukan patron. negara tersandera kekuatan politik pemilik modal,” kata dia.

(hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here