Rezim Berpihak Bagi Koruptor, Harun Masiku Dan Djoko Tjandra Jebol Sistem Penegakan Hukum

0
harun-masiku
Harun Masiku di Bandara Soekarno Hatta, kembali dari Singapura mengamankan diri.

Lagi, penegakan hukum bagi pelaku korupsi dijebol oleh ‘konspirasi’ tangan yang ingin meruntuhkan penegakan hukum bidang korupsi. Kedatangan terpidana kasus Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra di Indonesia setelah bertahun-tahun menjadi buron tidak akan mulus tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

Fakta kedatangan dan lolosnya Djoko Sugiarto Tjandra memperkuat asumsi bahwa ada permainan yang melibatkan banyak tangan. Sebab kehadiran Djoko Tjandra bukan hal biasa, sama kasus dengan masuknya Harun Masiku setelah kabur keluar negeri. Yang telah menjadi tersangka pada kasus suap PAW anggota DPR RI dari PDI Perjuangan.

Ditelah lebih lanjut, hampir ada kesamaan pola. Memberikan jeda waktu bagi buronan koruptor untuk bisa keluar dan masuk tanpa terdeteksi oleh sistem Imigrasi Kemenkumham.

Ditelisik lebih dalam dari keterangan Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Arvin Gumilang, mengenai kronologi status Djoko Tjandra. Alvin menjelaskan bahwa pada 24 April 2008, KPK telah meminta pencegahan terhadap Djoko yang berlaku selama 6 bulan.

Kemudian pada 10 Juli 2009, terbit red notice dari interpol atas nama Djoko Tjandra. Menyusul kemudian, pada 29 Maret 2012 Kejaksaan Agung mengajukan permintaan pencegahan ke luar negeri selama 6 bulan. Sedangkan 12 Februari 2015 ada permintaan DPO dari Sekretaris NCB Interpol Indonesia terhadap Djoko Tjandra alias Joe Chan. Status Joe Chan disebut telah menjadi warga negara Papua Nugini.

Setelah lima tahun, pada 4 Mei 2020 terdapat catatan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa red notice atas nama Djoko Tjandra telah terhapus dari basis data sejak tahun 2014. Penghapusan itu terjadi karena tidak ada permintaan perpanjangan dari Kejaksaan Agung.

Alhasil, Ditjen Imigrasi menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Sistem Perlintasan pada 13 Mei 2020. Lalu pada 27 Juni 2020, Ditjen Imigrasi kembali menerima permintaan DPO dari Kejaksaan Agung sehingga nama Djoko kembali dimasukkan dalam sistem perlintasan dengan status DPO.

Baca juga  Komisioner KPU Jawab Tudingan Sekjen PDIP: Menuduh Tapi Buktikan Saja

Dari penjelasan kronologi pencabutan red notice dan diterbitkan kembali ada jeda waktu satu bulan bagi Djoko Tjandra bisa leluasa masuk ke Indonesia, karena ada yang menghapus red notice-nya. Padahal seharusnya red notice tidak memiliki batasan waktu.

Sebagai catatan tambahan bahwa red notice sendiri akan hilang jika ada pihak yang mencabut atau menghapus. Berdasarkan keterangan Ditjen Imigrasi ada ‘pelaku’ dari Kejaksaan Agung yang memiliki kekuasaan untuk mencabut red notice dan menerbitkan kembali.

Dari sinilah muncul dugaan permainan cara menjebol sistem imigrasi Kemenkumham bagi penegakan hukum bagi koruptor oleh mafia hukum. Memberikan jeda dengan penghapusan red notice bagi pelaku korupsi Djoko Tjandra untuk tidak terdeteksi masuk ke Indonesia.

Sedangkan pada kasus Harun Masiku adanya penyembunyian data pengawasan keluar masuknya orang melalui pintu imigrasi. Hal tersebut telah menyelamatkan Harun Masiku dari penangkapan dan sampai saat ini masih menjadi buronan KPK dan tidak terdeksi keberadaannya.

Dari dua kasus Harun Masiku dan Djoko Tjandra. Sangat mudah untuk diketahui adanya ‘mafia hukum’ dibalik institusi penegakan hukum yang mampu mengendalikan beberapa lembaga seperti Kejaksaan Agung, KPK dan Keimigrasian untuk dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Dan kasus ini menjadi cerminan bahwa rezim saat tidak berpihak kepada penegakan hukum bagi koruptor.

Oleh: Bustanul Arifin, Penggiat Anti Korupsi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here