Waspada RUU BPIP Memperkuat BPIP, Publik Desak BPIP Dibubarkan

0
BPIP
Pelantikan Ketua BPIP Profesor Yudian Wahyudi

Kehadiran RUU BPIP sebagai ganti dari RUU HIP menjadi sorotan publik. Sebab ada kesepakatan lain antara pemerintah dengan DPR terkait RUU HIP dengan mengubah pembahasan RUU HIP menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).

Ada yang janggal dan coba disembunyikan pemerintah dengan mengganti RUU HIP dengan RUU BPIP saat mendatangi DPR RI pada Kamis (16/7) lalu. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Menkumham Yasonna Laoly, Menhan Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, MenpanRB Tjahjo Kumolo, dan Mensesneg Pratikno telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) dan draft RUU baru. RUU itu bukan RUU HIP lagi melainkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan diserahkan ke DPR RI.

Perubahan ini terkesan dipaksakan. Karena RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP yang payung hukumnya telah diatur setingkat peraturan presiden (perpres), tak perlu UU khusus.

Lebih lanjut, walau judul RUU HIP diubah menjadi RUU BPIP dan secara substansinya publik hampir tidak mengetahui bentuk rupa dari RUU BPIP tersebut. Di mana tiba-tiba hadir sebagai pengganti RUU HIP yang nyata sebelumnya ditolak oleh banyak kalangan dan publik.

Di sisi lain, meski Pemerintah maupun DPR telah menyatakan substansi RUU BPIP jauh berbeda dengan RUU HIP karena antara lain tidak lagi membahas pasal-pasal kontroversial seperti penafsir filsafat dan sejarah Pancasila dan lainnya.

Akan tetapi, jauh sebelumnya diskursus publik tetap meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan BPIP yang lahir dari Perpres No.7/2018 tentang BPIP. Sebab, semenjak awal keberadaan BPIP telah banyak mendatangkan kontroversi dengan menempatkan Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputeri sebagai Ketua Dewan Pembina. Termasuk pengangkatan Prof. Yudian Wahyudi sebagai balas jasa politik.

Baca juga  18 Lembaga Akan Dibubarkan Jokowi, Haris Rusly Moti: Apakah Termasuk OJK Dan BPIP?

Ditambah lagi, dengan kinerja BPIP periode pertama Jokowi yang tidak memberikan dampak positif perwujudan Pancasila dalam kebijakan Presiden Jokodi. Ditambah dengan jumlah anggaran yang membebani keuangan negara.

Seyogyanya pemerintah Jokowi meminta pandangan publik sejauh mana manfaat BPIP terhadap hajat hidup orang banyak dan dampak terhadap perbaikan penyelenggaraan negara. Jika keberadaan BPIP tidak memiliki dampak positif dan memberikan kontribusi nyata seperti KPK atau MK, maka keberadaan BPIP tidak layak diperkuat dengan UU BPIP.

Sejauh ini, publik tidak mendapatkan penjelasan yang rasional dan konkret tentang urgensi lembaga BPIP dari Presiden Jokowi. Apalagi Jokowi akan membubarkan 18 lembaga sebagai bentuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang katanya tanpa beban.

Seharusnya pemerintah saat memberi ruang seluas-luasnya kepada publik untuk meminta pandangan publik atas kebaradaan BPIP untuk layak dibubarkan. Bukan malah sebaliknya memperkuat kebaradaan BPIP dengan RUU BPIP.

Oleh: Amrizal Tanjung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here