Waw! Menkeu Beri Penjaminan Kredit Modal Bagi Korporasi Rp100 T

0
sri mulyani jokowi

PolitikToday- Pemerintah telah meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi padat karya. Penjaminan kredit tersebut disalurkan melalui Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penjaminan kredit modal kerja korporasi memiliki plafon kredit di atas Rp10 miliar hingga Rp1 triliun.

“Pemerintah memberikan katalis dengan memberikan penjaminan kredit, kemarin untuk kredit di bawah Rp10 miliar untuk UMKM, hari ini fokusnya kredit korporasi antara Rp10 miliar hingga Rp1 triliun dan terutama untuk industri padat karya,” ujarnya, Rabu (29/7).

Ia berharap penjaminan ini mengarungi risiko bank dalam menyalurkan kreditnya, maupun korporasi untuk menambah kreditnya. Sebab, ia menilai bank memiliki kecukupan likuiditas tapi masih belum maksimal menyalurkan kredit karena mempertimbangkan risiko kredit macet.

Di lain pihak, perusahaan menimbang jika ekonomi belum pulih sehingga menahan diri untuk mengambil kredit modal kerja.

Lebih lanjut, Menkeu Sri Mulyani menjamin pemerintah akan membayar imbal jasa penjaminan seluruhnya atau 100 persen untuk kredit modal kerja sampai dengan Rp300 miliar. Sedangkan, kredit modal kerja di atas Rp300 miliar hingga Rp1 triliun imbal jasa penjaminan yang ditanggung pemerintah sebesar 50 persen.

Selain itu, porsi yang dijamin pemerintah sebesar 60 persen, sisanya 40 persen merupakan tanggung jawab perbankan. Namun, untuk sektor prioritas yang merupakan sektor padat karya pemerintah memberikan jaminan lebih besar yakni 80 persen, sisanya 20 persen dijamin oleh bank.

“Ini agar kami mampu memberikan stimulasi tapi ada pencegahan moral hazard, meskipun sebagian besar risikonya diambil pemerintah melalui penjaminan tersebut,” ujarnya.

Bendahara negara menuturkan tenor atau jangka waktu kredit modal kerja ini kurang dari satu tahun. Namun, pemerintah akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan. Di sisi lain, sumber dana penjaminan kredit korporasi ini telah ditetapkan dalam APBN 2020 dan dianggarkan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca juga  Rizal Ramli Kritik Perppu 1/2020 Kebal Hukum: Enak Tenan Jadi Pejabat Di Negara +62

“Untuk 2021 kami akan terus diskusikan dengan DPR nanti saat presiden menyampaikan RUU APBN 2020 pada 14 Agustus nanti,” tukasnya.

(hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here