Kebut Pembahasan RUU Cipta Kerja, Demi Investasi atau Eksploitasi?

    0
    RUU Cipta Kerja

    Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja ditengah penolakan publik. Pembahasan saat ini berada di tingkat pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ditargetkan sebelum 17 Agustus 2020, RUU Cipta kerja atau yang biasa dikenal Omnibus Law ini rampung dibahas.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, menekankan pemerintah dan DPR akan mempercepat pembahasan aturan tersebut. Pemerintah beralasan rancangan undang-undang ini bisa memulihkan kembali dunia usaha di tengah pandemi Covid-19.

    Senada yang disampaikan oleh Susiwijono, Bank Dunia sebelumnya menyampaikan bahwa RUU Cipta kerja ini dapat membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk bisa bangkit kembali. Hal itu terjadi karena di masa krisis, perusahaan akan memerlukan dukungan untuk memulai kembali bisnisnya dan memperluas produksi.

    Sedangkan Bank Dunia menilai bahwa RUU Cipta Kerja berpotensi merugikan di berbagai sektor. Oleh karena itu, alasan mengebut pembahasan rancangan undang-undang tersebut untuk memulihkan kembali dunia usaha di tengah pandemi ini hanya alibi belaka.

    Walaupun dari sisi produksi dapat memulihkan dunia usaha di tengah pandemi, tetapi dapat menciptakan kerugian yang jauh lebih besar di masa yang akan datang pada sektor ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, dan kesehatan.

    Pemerintah mengklaim tujuan dibuatnya RUU Cipta Kerja adalah memperbaiki pertumbuhan investasi yang lambat. Namun, nyatanya menurut indeks investasi (Laporan World Bank pada tahun 2018) dunia investasi Indonesia sedang membaik. Justru menurut World Economic Forum, lemahnya daya tarik investasi di Indonesia bersumber bukan dari inefisiensi birokrasi, tetapi karena tingginya perilaku fraud di kalangan birokrasi itu sendiri.

    Selain itu, dalam Pasal 88D unsur inflasi tidak menjadi bagian dari perhitungan upah tahunan. Hal ini sangat beresiko ketika pertumbuhan ekonomi negatif dan inflasi tidak kendali. Akibatnya, buruh rentan terkena dampak gejolak ekonomi berupa PHK.

    Baca juga  Omnibus Law, MenKoInfo: Simpang Siur, Perlu Samakan Persepsi

    Dalam Pasal 45 pemerintah juga menghapus kewajiban alih fungsi teknologi (transfer knowledge) tenaga kerja asing. Padahal, selama ini transfer knowledge merupakan bagian dari FDI yang selama ini membantu meningkatkan produktivitas ekonomi Indonesia.

    Dalam klaster ketenagakerjaan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjelskan sembilan alasan menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja;

    1. Hilangnya upah minimum dalam RUU Cipta Kerja, terdapat istilah yang disebut upah per satuan waktu dan per satuan hasil. Upah per satuan waktu adalah per jam, otomatis menghilangkan upah minimum.

    2. Hilangnya pesangon karena UU Cipta Kerja membolehkan outsourcing dan karyawan kontrak bebas sehingga mereka tak perlu pesangon. Walaupun Menteri Tenaga Kerja (Menaker) menyeutkan ada uang pemanis selama 5 bulan, menurut KSPI buruh tidak membutuhkan itu.

    3. Penggunaan outsourcing yang bebas untuk semua jenis pekerjaan dan waktu yang tak terbatas. Padahal dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 hanya lima jenis pekerjaan yang bisa menggunakan outsourcing, yakni security, cleaning service, transportasi, catering, dan pemborongan pertambangan.

    4. Jam kerja yang eksploitatif, disebutkan bahwa jam kerja selama 40 jam seminggu sehingga dalam sehari dapat kerja salama 14 jam. Sementara dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya memperbolehkan selama 7–8 jam.

    5. Penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas .Berlaku untuk semua jenis pekerjaan, sekarang bisa seumur hidup lamanya.

    6. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak memiliki skil (Unskilled Workers). Hal tersebut berpotensi untuk penggunaan buruh kasar bebas karena tak perlu izin tertulis dari Menteri.

    7. PHK yang dipermudah karena semakin banyaknya tenaga outsourcing yang dipekerjakan dan karyawan kontrak bebas karena tak ada batas waktu. Oleh karena itu PHK pun dinilai menjadi mudah.

    Baca juga  Omnibus Law, LIPI: Memperdalam Eksploitasi Pekerja

    8. Hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh khususnya kesehatan dan pensiun . Dengan sistem karyawan kontrak dan outsourcing, maka tidak ada jaminan sosial pensiun. Alhasil pekerja yang haid, sakit, bakal dipotong gaji.

    9. Sanksi pidana yang dihilangkan bagi pengusaha yang tak membayar upah juga menjadi alasan penolakan. Hal itu terjadi karena ketentuan di Pasal 90 UU 13 dihapus sehingga tidak membayar upah pun tidak masalah.

    Pada sektor lingkungan, RUU Cipta Kerja melumpuhkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Contohnya, dihapusnya izin lingkungan demi guna memangkas birokrasi perizinan. Izin lingkungan digantikan dengan persetujuan lingkungan yang mempermudah perusahaan mengabaikan asas lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, aturan ini juga memperlemah AMDAL dan membatasi partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL.

    Kemudian dihapusnya pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang. Pengabaian asas site pacific ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Selain itu juga mengesampingkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Apabila sebelumnya KLHS digunakan sebagai acuan utama perizinan, tetapi dalam RUU Cipta Kerja hanya digunakan sebagai pertimbangan. Hal ini mengancam prinsip pembangunan berkelanjutan.

    Penindakan permasalahan lingkungan juga melemah. RUU Cipta kerja gagal memahami pidana dalam kasus lingkungan dengan mengenakan sanksi pidana dalam kasus lingkungan hidup hanya dengan mengenakan sanksi pidana bagi perusakan lingkungan apabila pelaku tidak mampu menjalankan sanksi administratif.

    Selain itu, ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan dapat terjadi akibat RUU Cipta Kerja ini hanya mengambil beberapa pasal saja dari undang-undang yang sudah ada. Dalam RUU Cipta Kerja juga dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) dapat menggantikan posisi Undang-Undang (UU). Hal tersebut akan mengacaukan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada selama ini

    Baca juga  Alasan Salah Ketik Omnibus Law Ciptaker Sulit Diterima Karena Unsur Kesengajaan

    RUU Cipta Kerja telah menutup akses informasi dan peran publik untuk mengakses serta ikut terlibat dalam penyusunannya. Alhasil, sangat bertentangan dengan asas keterbukaan dan partisipasi publik.

    Sudah sepantasnya dalam situasi resesi dan kondisi pandemi yang semakin meruyak pemerintah dan DPR membatalkan seluruh pembahasan RUU Cipta Kerja dan fokus untuk menangani virus Covid–19 dan ekonomi sekaligus agar Indonesia tidak menjadi negara bangkrut sekaligus depresi.

    Oleh: Deviandri, Mahasiswa Pascasarjana Unimed

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here