Kerja Lamban Airlangga Hartarto Selamatkan Ekonomi Dari Resesi

    0
    Menteri Perekonomiaan Airlangga Hartarto
    Menteri Perekonomiaan Airlangga Hartarto

    BPS telah merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II minus sebesar 5,32 persen. Salah satu faktor penyumbang adalah belanja pemerintah yang minus 6.9%.

    Tentu ini bukan lagi alarm, tetapi adalah kecelakaan fatal. Membawa ekonomi semakin meroket turun. Berakibat kepada gagalnya mitigasi ekonomi oleh pemerintah yang dikomandoi oleh Airlangga Hartarto sebagai Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Di mana penggunaan anggaran penanganan dampak pandemi covid-19 dan program PEN sangat rendah.

    Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi penggunaan dana tersebut baru mencapai Rp145,41 triliun atau 20,91 persen dari pagu Rp695,2 triliun. Sebuah pencapaian sangat minim ditengah wewenang yang besar dan anggaran jumbo.

    Untuk sektor Kesehatan pagu anggaran Rp 87,55 triliun dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Rp49,6 triliun, belum ada DIPA: Rp 37,9 triliun. Sehingga realisasi Rp 6,3 triliun atau realisasi baru 7,78 persen.

    Sektor Perlindungan Sosial pagu anggaran Rp 203,91 triliun dengan DIPA: Rp165,3 triliun, belum ada DIPA: Rp 85,3 triliun. Sehinggra realisasi Rp85,3 triliun atau realisasi 41,84 persen.

    Sedangkan untuk Sektoral dan Pemda pagu anggaran Rp106,05 triliun, dengan DIPA Rp33,4 triliun, belum ada DIPA: Rp72,7 triliun. Sehingga realisasi baru Rp7,4 triliun atau baru 6,99 persen dari pagu.

    Stimulus bagi UMKM pagu anggaran Rp123,47 triliun, dengan DIPA: Rp119,3 triliun, belum ada DIPA: Rp4,2 triliun. Sehingga realiasi untuk sektor ini baru Rp 30, 21 triliun atau 24,47 persen dari pagu yang disediakan.
    Untuk pembiayaan korporasi pagu anggaran yang dialokasikan Rp53,57 triliun, dengan DIPA Rp18,9 triliun, belum ada DIPA: Rp34,7 triliun. Dan realisasi pun belum ada atau nol persen.

    Sedangkan Insentif Usaha pagu anggaran Rp120,61 triliun, dengan DIPA Rp70 triliun, belum ada DIPA Rp50,7 triliun. Dan realisasi baru Rp16,2 triliun atau 13,43 persen dari pagu.

    Baca juga  Omnibus Law, Fraksi Sempat Tawarkan Pemerintah Kaji Ulang Draft

    Berdasarkan realisasi dari berbegai sektor diatas, terbaca realisasi sangat lamban, terutama sektor kesehatan yang semestinya menjadi prioritas pertama. Guna menyelamatkan nyawa rakyat dan juga perlindungan bagi tenaga kesehatan.

    Dalih yang dikemukan pun tidak mencerminkan sense of crisis. Alasan yang dikemukakan berupa kendala waktu untuk proses penganggarannya, penyusunan regulasi, hingga kemudian jadi keseluruhan program menjadi lamban.

    Hal tersebut tidak bisa terlepas dari dugaan misleading, kosentrasi yang terbelah akibat rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN.

    Maka berdasarkan hal tersebut, sangat relevan Airlangga Hartarto menjadi menteri yang direshuffle dari kabinet kerja Presiden Jokowi. Karena terbukti lamban dan terjebak konflik kepentingan antara tugas sebagai menteri disatu sisi dan tanggungjawab sebagai Ketua Umum Partai disisi lain.

    Sedangkan rakyat membutuhkan kecepatan dan ketepatan program pemerintah. Guna menyelamatkan nyawa dan ekonomi dari semakin jatuh dalam dalam resesi yang berujung depresi.

    Oleh: Edwardy Yahmud

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here