Pemanggilan Jaksa Perlu Izin Burhanuddin, ICW: Ada Nuansa Konflik Kepentingan

0
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Jaksa Agung ST Burhanuddin

PolitikToday– Proses hukum terhadap oknum Jaksa oleh semua aparat penegak hukum mesti mendapatkan izin dari Jaksa Agung. Ketentuan itu dikritik karena bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Diketahui, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerbitkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang pemberian izin Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana.

“Bahwa salah satu bentuk perlindungan terhadap profesi Jaksa diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-undang,” demikian latar belakang pedoman tersebut.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan menilai pedoman itu diterbitkan agar penegak hukum lain tak mengambil alih kasus terkait. Ia secara khusus menduga aturan ini berkaitan denga kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari yang tersangkut kasus Djoko Tjandra.

“Pedoman tersebut diduga agar perkara tindak pidana yang baru saja disidik oleh Kejaksaan terkait dengan oknum jaksa tersebut tidak bisa diambil alih begitu saja oleh penegak hukum lain,” kata dia, dalam keterangannya, Selasa (11/8).

Menurutnya, pasal 112 KUHAP jelas menyatakan bahwa proses hukum tak memerlukan perizinan dari pihak manapun. Pihak yang dipanggil peyidik pun wajib memenuhinya.

“Penyidik dapat memanggil saksi maupun tersangka dan kedua subjek hukum tersebut wajib memenuhi panggilan penegak hukum tanpa adanya mekanisme perizinan tertentu oleh pihak manapun,” kata Kurnia.

Oleh sebab itu, ICW mendorong penanganan dugaan kasus gratifikasi yang diduga dilakukan Jaksa Pinangki dapat ditangani KPK.

“Hal ini penting untuk menjamin objektivitas penanganan perkara agar tidak terjadi nuansa konflik kepentingan dalam penanganan perkara tersebut,” katanya.

Baca juga  Miliaran Anggaran Untuk Influencer, Demokrat: Pemerintah Membangun Citra Melalui Influencer

(hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here