Pemerintah Kebut Omnibus Law, Demo Warnai Pidato Kenegaraan Jokowi

0

PolitikToday – Pemerintah mengharapkan pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dapat dituntaskan di DPR “paling lambat” awal September 2020.

Di sebuah seminar di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (14/08), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengharapkan pembahasan RUU itu dapat dituntaskan “akhir bulan (Agustus) atau awal bulan depan (September)”.

“Mudah-mudah jadi akhir bulan ini atau paling lambat mungkin awal bulan depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan di sebuah acara seminar di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (14/0).

Luhut meminta agar sebagian masyarakat yang masih menolak RUU untuk “mendukungnya”.

Terkait itu, Ratusan massa kembali menggelar demonstrasi menjelang pidato Presiden Jokowi tentang RAPBN 2021 di dekat gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat siang, 14 Agustus 2020. Mereka menuntut pencabutan dan pembatalan omnibus law.

Selain itu, massa juga menuntut negara harus bertanggung jawab atas pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga perampasan upah buruh Indonesia dengan dalih pandemi virus corona atau Covid-19.

Sebelumnya, juru Bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRAK, Nining Elitos mengatakan unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja Jumat (14/8) dimulai dari depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai pukul 10.00 WIB.

“Di sini GEBRAK mendesak Kemenaker bekerja lebih keras, bukannya mengurangi layanan di masa pandemi Covid-19,” ujar Nining dalam keterangannya, Jumat, 14 Agustus 2020.

Aksi unjuk rasa kali ini dimulai dari depan Gedung Kemenaker karena menurut Nining, berbagai pelanggaran ketenagakerjaan justru marak di tengah pandemi Covid-19 dan membutuhkan peran negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak buruh sesuai payung hukum perlindungan dalam UU Ketenagakerjaan.

Selain itu, Nining mengatakan, ribuan orang dari berbagai kelompok buruh, petani, mahasiswa, nelayan, baik laki-laki maupun perempuan terpaksa turun ke jalan di tengah pandemi Covid-19 karena tidak setuju dengan DPR dan pemerintah yang terus melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja walaupun masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan masa reses.

(bs)

Baca juga  MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Jadi Bukti Rezim Jokowi Memang Ugal-Ugalan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here