PKH Untuk Rakyat Miskin, Jadi Bancakan PDIP Demi Ambisi Kekuasaan?

0
hasto dan mega

PKH menjadi program efektif upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan sejak 2007. Dengan pola pendampingan terstruktur dari tingkat desa, kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi.

Infrastruktur pendamping PKH dan database penerima manfaat menjadi potensi menggalang suara untuk mengkapitalisasi pemenangan dalam proses pemilu pemilihan kepala daerah, terutama pasangan yang di usung oleh PDIP.

Keluarnya instruksi dari DPP PDIP kepada seluruh kader untuk mendaftarkan diri sebagai koordinator PKH di tingkat kabupaten/kota bagian bentuk dari membajak infrastruktur PKH demi kepentingan politik elektoral.

Di mana instruksi itu tertuang di dalam surat dengan No. 1684/IN/DPP/VII/2020 tertanggal 15 Juli lalu, ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Nusyirwan Soejono serta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Instruksi tersebut menjadi pintu awal kerentanan penyalahgunaan PKH dan infrastrukur pendamping program. Dengan menguasai pendamping ditingkat Kota/Kabupaten maka sangat mudah melakukan upaya terselubung guna mengarahkan pilihan politik dalam Pilkada dari keluarga penerima manfaat terhadap pasangan yang diusung PDIP.

Sebagai contoh, penyelewengan bansos untuk kepentingan electoral terjadi pada bulan April lalu. Bantuan pemerintah yang awalnya bertuliskan “Kemensos hadir” diganti jadi “bantuan Bupati Klaten Ibu Hj. Sri Mulyani”. Sedangkan pada 19 Februari, PDIP resmi menunjuk Bupati Klaten untuk maju lagi di Pilkada 2020 bersama Aris Prabowo.

Tentu ini tidak terlepas ambisi PDIP menguasai Pilkada dengan memanfaatkan program pemerintah. Keluarnya instruksi DPP PDIP bagi kader adalah upaya terstruktur, massif terorganisir yang ditopang sepenuhnya guna merebut kekuasaan melalui peluang pendamping PKH Kemensos yang dibuka Juli.

Akibatnya adalah menutup peluang bagi yang berkompeten dan menjadikan pendamping PKH tidak profesional sesuai peraturan.

Sementara peraturan melarang kader partai menjadi koordinator PKH. Dalam Pasal 10 poin i Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 1 tahun/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan disebutkan peserta koordinator PKH dilarang terlibat dalam aktivitas politik seperti pengurus/anggota parpol, juru kampanye, melakukan kampanye, mendaftar anggota legislatif atau pun kepala daerah.

Baca juga  “Doorprize iPhone 11” dari MAKI, Bagi Pihak yang Menemukan Harun Masiku

Jelas sudah instruksi DPP PDIP bagian dari konflik interest dengan mengarahkan kader menjadi kordinator PKH. Hal tersebut tidak terlepas dari ajang politisasi meraup suara. Memanfaatkan bantuan pemerintah bagi keluarga miskin.

Dengan itu PDIP dengan mudah mendapatkan akses database keluarga miskin penerima manfaat dan instrument coordinator PKH untuk melanggengkan kekuasaan ditingkat daerah dengan cara culas.

Oleh: Bujaswa Naras

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here