Rezim Ironis, KPK Sukses Dilemahkan

    0
    KPK

    Penegakan hukum bagi koruptor di Indonesia akan memasuki era kegelapan. Era dimana publik tidak melihat lagi sepak terjang KPK seperti dulu kala memberantas korupsi. Menangkap koruptor dengan operasi tangkap tangan (OTT). Membongkar kasus korupsi megaskandal yang melibatkan berbagai kalangan orang terdekat Presiden seperti Menteri, Gubernur, dan jajaran eksutif, elit politisi, dan pengusaha nakal.

    Pelemahan KPK secara sistematis telah memasuki tahap akhir. Dimana Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan tersebut diteken Jokowi pada 24 Juli 2020 dan berlaku pada saat tanggal diundangkan yakni 27 Juli 2020.

    Dalam Pasal 1 Ayat 7 PP status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara hukum sah menjadi ASN dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan mengenai ASN.

    Dampak terbesar berlakunya PP 41/2020 adalah mudahnya pengawai KPK untuk dimutasi, ditukar dengan ASN dari berbagai rumpun eksekutif yang tidak sesuai dengan prinsip awal pendirian KPK.

    Inilah tahap akhir pelemahan KPK, yang semula menjadi lembaga bersifat independen berubah menjadi bagian rumpun kelembagaan eksekutif biasa. Maka kita akan menyaksikan pengawai KPK dengan mudah di pindah ke lembaga lain.
    Keberadaan PP 41 Tahun 2020 tidak terlepas dari rangkaian dari Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

    Didalam UU KPK yang baru diatur bahwa pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

    Tentu ini ironi. Sebab status independen itu justru menjadikan KPK memiliki kekuatan dan keleluasaan dengan status pengawai sebelumnya, guna melaksanakan kerja-kerja pemberantasan korupsi.

    Baca juga  Said Didu Sindir Video Jokowi 2012: Orang Seperti Ini Yang Cocok Memimpin Indonesia

    Berkaca dari sejarah pendirian KPK, tidak terlepas dari Indonesia menjadi bagian dari negara yang meratifikasi United Nations Convention Against Coruuption (UNCAC) dan The Jakarta Principles yang mensyaratkan lembaga pemberatasan korupsi bersifat independen.

    Tentu ini adalah kemunduran total dibidang penegakan hukum bagi koruptor. KPK tidak lagi independen, pengawainya mudah untuk dirombak sesuai dengan selera penguasa rezim.

    Pada akhirnya negara Indonesia dicap oleh kalangan internasional menjadi negara yang melindungi kejahatan besar korupsi oleh pemerintahnya sendiri.

    Oleh: Bujaswa Naras

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here