KPK, Tak Putus Dirundung Kriminalisasi

0
2319

Tak putus dirundung kriminalisasi. Begitulah kira-kira peribahasa yang tepat untuk menggambarkan serangan bertubi-tubi terhadap pimpinan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kriminalisasi tersebut, bukan sekali ini saja. Bahkan, upaya pelemahan KPK sekaligus teror terhadap pimpinannya, telah berlangsung sejak lembaga pemburu koruptor ini dibentuk.

KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kehadirannya sejak awal memang didesain sebagai predator korupsi yang super body, agar para koruptor dan segala pendukungnya tak semakin kuat.

Di saat bersamaan, lahirnya KPK sekaligus menjadi antitesis dari lembaga penegak hukum lainnya (kepolisian dan kejaksaan) yang saat itu tak cukup digdaya mengungkap berbagai kejahatan korupsi.

Di antara lembaga-lembaga penegak hukum di tanah air, KPK memang lahir belakangan, namun lembaga antirasuah ini berdiri kokoh dan mendapat dukungan luas masyarakat. Penindakan korupsinya bahkan menyasar para petinggi negara: ketua MK, ketua DPD, ketua DPR, menteri, para kepala daerah, pejabat di kepolisian, Mahkamah Agung, kejaksaan, dan ketua umum partai.

Itulah sebabnya, KPK kerap mendapat serangan dari segala arah: mulai dari sesama penegak hukum, para anggota dewan “yang tehormat”, pengusaha, sampai politisi partai pemerintah. Peluru-peluru pelemahan KPK pun bermacam-macam, seperti pembentukan Pansus Hak Angket KPK, kriminalisasi pimpinan KPK, mencoba mengamputasi kewenangan melaui revisi UU KPK, menyandera anggaran, serta teror mengerikan kepada penyidik.

Teranyar, serangan terhadap pimpinan KPK dilancarkan oleh Setya Novanto (ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar) yang dijadikan tersangka oleh KPK atas kasus korupsi e-KTP. Setelah beberapa hari sebelumnya melaporkan puluhan akun media sosial (medsos) pembuat dan penyebar meme Setya Novanto, kini dua Pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo dan Saut Situmorang yang menjadi sasaran.

Mereka dilaporkan atas dugaan membuat surat palsu dan menyalahgunakan wewenang terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan KPK. Tak hanya dua pimpinannya, pengacara Setya Novanto juga melaporkan 24 penyidik KPK ke Bareskrim Polri.

Baca juga  Surat KPK Bocor Lagi, Setnov Kembali Jadi Tersangka?

Melalui Kuasa Hukumnya (Fredrich Yunadi), Setya Novanto melaporkan dua pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo dan Saut Situmorang ke Bareskrim Polri (9/10).
Manuver Setya Novanto ini dibaca publik sebagai serangan balik (balas dendam) pasca dirinya memenangkan praperadilan yang membatalkan status tersangkanya. Namun pada 10 November 2017 kemarin, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka lagi.

Serangan balik Novanto tak sekadar menyasar KPK, tetapi juga terhadap partainya. Upaya bersih-bersih partai beringin ini di antaranya pergantian sejumlah pengurus. Satu persatu kader yang berseberangan dengannya disingkirkan: salah satunya Yorrys Raweyai. Setelah dicap sebagai biang keributan, dia dicopot dari jabatannya Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sebelum Yorrys, Ahmad Doli Kurnia juga dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG).

Jejak Kriminalisasi Terhadap Pimpinan KPK

Strategi serangan balik dengan cara melaporkan pimpinan KPK sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Beberapa pimpinan KPK terdahulu pun sudah pernah menyandang status terlapor yaitu: Antasari Azhar, Bibit Waluyo, Chandra Hamzah, dan Abraham Samad. Akhir ceritanya sudah kita ketahui; Antasari harus mendekam di tahanan, Abraham Samad harus melepas jabatannya di tengah jalan. Bibit-Chandra dituduh korupsi namun tak pernah terbukti.

Upaya melaporkan pimpinan KPK memang menjadi salah satu strategi yang ditempuh mereka yang sedang dibidik maupun berproses di KPK. Cara ini terbilang efektif selain untuk mengalihkan isu/perhatian juga untuk memperlemah kinerja KPK. Ketika ada pimpinan yang sedang bermasalah, otomatis kinerja KPK menjadi terganggu. Apalagi dalam sistem kinerja KPK dikenal istilah kolektif-kolegial terutama saat pengambilan keputusan-keputusan penting dan strategis.

Di era 2007-2009, pimpinan KPK Bibit R Samad menjadi tersangka karena menerbitkan surat cekal untuk Joko S. Tjandra, bos PT Era Giat Prima yang buron. Begitu juga dengan Chandra Hamzah yang menjadi tersangka karena menerbitkan surat permohonan cekal tertanggal 22 Agustus 2008 untuk bos PT Masaro Anggoro Widjojo. Kasus ini merebak di masyarakat dengan istilah “cicak vs buaya (KPK vs Polri)”.

Baca juga  Sudah Minta Izin ke SBY, Pak De Karwo Tidak Masuk Daftar Jurkam Khofifah

Kasus Cicak-Buaya: Polisi menetapkan pimpinan KPK (jilid 2) Bibit dan Chandra sebagai tersangka. Pasal penyalahgunaan wewenang dan pemerasan disangkakan pada keduanya.

Periode berikutnya, 2011 – 2015, giliran Bambang Widjojanto yang menjadi tersangka dan ditangkap polisi pada 23 Januari 2015. Dia dituduh menyuruh sejumlah saksi untuk memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan Mahkamah Konstitusi, pada 2010. Sementara Ketua KPK Abraham Samad pada 9 Februari 2015 ditetapkan polisi sebagai tersangka pemalsuan kartu keluarga dan paspor milik Feriyani Lim.

Penyidik senior Novel Baswedan pun ditangkap polisi karena disangka menembak pencuri burung walet di Bengkulu pada 2004. Kasus ini pernah diungkap pada 2012 saat Novel menyidik dugaan korupsi oleh Kakorlantas Irjen Djoko Susilo.

Penetapan tersangka kepada ketiganya tak lama setelah KPK mengumumkan status tersangka gratifikasi terhadap Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan yang akan dipromosikan sebagai Kepala Polri.

Selain pimpinan KPK, sekitar 20 penyidik KPK pun tak luput dari ancaman menjadi tersangka. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Budi Waseso karena mereka belum mengembalikan senjata api milik polisi.

Jika ditilik dari jejak kriminalisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa serangan terhadap pimpinan dan lembaga pemberantasan korupsi selalu disebabkan adanya rongrongan dari kekuatan politik (baik lewat telunjuk “orang kuat” maupun partai politik).

Adapun hambatan yang muncul dari sesama penegak hukum lainnya seperti Konflik KPK-Kejaksaan, KPK-Polri di masa sebelumnya, dan upaya pengambilan fungsi penuntutan KPK oleh kejaksaan serta rencana pembentukan Densus Anti Korupsi oleh Polri, sebenarnya tak lepas dari intrik kekuatan politik yang bermain.

Oleh – Zainal C Airlangga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here