700 Hari Tanpa Keadilan bagi Novel Baswedan

0
700 Hari Tanpa Keadilan bagi Novel Baswedan

“Ini bukan sekedar tentang Novel. Ini tentang kita yang bercita-cita sama yaitu memberantas korupsi yang menjadi musuh negeri.”

Begitu bunyi tagline yang disuarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kala memperingati 700 hari pasca-penyerangan terhadap salah satu penyidik senior mereka, Novel Baswedan. Sudah dua tahun ia menderita buta sebelah mata, akibat siraman air keras, tapi polisi masih “kesulitan” mengungkap motif dan menangkap pelaku teror. Begitu sulitkah keadilan didapatkan di negeri ini?

Sejak awal, Novel mengaku cukup pesimistis kasus teror penyiraman air keras terhadap dirinya bisa terungkap. Sebab, ia menerima informasi, bahwa ada keterlibatan jenderal polisi yang menjadi dalang penyerangan itu.

Ini bukan sebatas dugaan. Jika melihat kinerja polisi yang tak kunjung berhasil menangkap pelaku penyerangan, dugaan itu kian menjadi masuk akal. Tentu akan mustahil polisi mengungkap kasus, kalau ada “orang kuat” yang melindungi para pelakunya.

Pengacara Novel, Alghiffari Aqsa, menyebut jenderal yang terlibat sebagai dalang dalam penyerangan kliennya lebih dari satu orang. Ia bahkan mengatakan sudah mengantongi nama-nama jenderal yang terlibat itu. 

Menurut dia, para dalang penyerang Novel ini didapat dari hasil investigasi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Koalisi terdiri dari koalisi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama LBH Jakarta, KontraS, Lokataru Foundation, ICW, LBH Pers, PSHK AMAR, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, PUKAT UGM serta tim advokasi Novel.

Hasil investigasi itu juga mengungkap ada profesi lain yang terlibat teror terhadap kliennya. Para pelaku merupakan orang yang benci dengan sepak terjang Novel. Jadi bisa disimpulkan, rangkaian teror terhadap Novel adalah upaya perintangan penyidikan atau obstruction of justice, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga  Osman Sapta di Atas Angin, PTUN Tolak Gugatan GKR Hemas DKK

Ketimpangan hukum yang dialami Novel, sebenarnya juga menimpa Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kasus dugaan penyadapan dan penggerudukan kediamannya jelang Pilkada DKI Jakarta lalu, menguap begitu saja. Tak pernah digubris hingga saat ini.

Pun kasus pencemaran nama baik yang dulu dilakukan mantan ketua KPK yang juga narapidana kasus pembunuhan berencana, Antasari Azhar. Belakangan, pengacara koruptor Setya Novanto, Firman Wijaya, juga diduga melakukan perbuatan serupa.

Namun, keduanya tak pernah diperiksa, meski SBY sendiri yang mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan laporannya. Jika mantan pemimpin negeri saja bisa diperlakukan sedemikian, wajar Novel tidak berharap banyak akan penuntasan kasusnya.

Dulu, tiga bulan setelah Novel diserang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara. Ia memanggil Kapolri Tito Karnavian guna mendesak penuntasan kasus tersebut. Sayang, langkah itu menjadi percuma, karena tak juga ada progresnya.

Entah desakan itu hanya pura-pura, lips service belaka, atau memang Kapolri yang tidak memiliki niat menuntaskannya. Sebab, ketika ditanya, selalu dijawab masih dalam proses. Kita cukup terbiasa untuk mengetahui bahwa jawaban seperti ini adalah ungkapan lain dari kebuntuan.

Tak salah kiranya jika Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menilai pemerintahan SBY jauh lebih baik dibanding rezim Jokowi dalam penegakan hukum. Contohnya, dalam mengusut perkara pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir Said Thalib, SBY berani membentuk tim 8 guna mencari fakta.

Meski kala itu ada indikasi keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri tersebut.

Tetapi, dalam kasus Novel, Jokowi melempem. Jangankan mengungkap skandal korupsi besar, untuk menangkap dua orang pelaku kejahatan penyiram air keras saja, pemerintah tidak sanggup. Sudah 700 hari dilalui tanpa adanya keadilan bagi korban penyerangan.

Baca juga  SBY Selalu Dihati, AHY & TGB Paling Dinanti

Inilah yang terjadi jika hukum sudah tidak berdaya. Hukum hanyalah gertakan verbal yang berpura-pura mengganyang kejahatan, tetapi di belakang berkompromi karena ketidakberdayaan. Penegakan hukum di negeri ini sudah menjadi utopia, karena penguasa dan kroni-kroninya bisa berbuat apa saja, tanpa ada hukuman dan konsekuensinya.

Oleh: Patrick Wilson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here