Agun Gunanjar Sebut Setnov Pernah Minta Anggota Fraksi Golkar Awasi Proyek E-KTP

0
29
Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa

PolitikToday – Politikus Partai Golkar, Agun Gunandjar menyebut Setya Novanto (Setnov) pernah memerintahkan anggota Fraksi Golkar di DPR untuk terus mengontrol dan mengawasi jalannya proyek pengadaan e-KTP. Perintah ini disampaikan Setnov dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi Golkar periode 2009-2014.

“Beliau (Setnov, red) seingat saya bilang ‘terima kasih, bagus, Komisi II lebih efektif dan produktif, apresiasi UU bisa selesai. Untuk KTP elektronik tetap kontrol dan awasi supaya proyek ini sukses’,” kata Agun saat bersaksi di sidang perkara Setnov, Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).

Sebagai Ketua Fraksi kala proyek e-KTP dibahas Setnov, kata Agun, berhak mengatur anggotanya. Fungsi administratif Ketua Fraksi itu sesuai dengan peraturan internal DPR.

Agun sendiri mengaku tak pernah dipanggil Setnov untuk secara khusus melaporkan perkembangan. Namun, ia mengaku berinisiatif dalam melaporkan pembahasan proyek itu.

Baca juga  Pekan Depan, DPR Akan Panggil Kepala BIN

Saat proyek e-KTP berlangsung, Agun menjabat sebagai anggota Komisi II dan Badan Anggaran (Banggar) DPR saat. Ia berkata bahwa Novanto sempat berpesan agar anggota Fraksi Golkar tidak “cawe-cawe” dalam mengurusi proyek e-KTP.

“Karena buat kami kan sudah ramai waktu pembahasan di awal. Saya tangkap perintah itu (maksudnya, red) DPR jangan masuk pada area di luar pengawasan itu sendiri, sesuai peraturan,” katanya.

Selain Agun, sidang perkara e-KTP ini juga menghadirkan saksi Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah, dan mantan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Demokrat Taufiq Effendi.

Taufiq sendiri mangaku tak mengetahui peran Setya dalam megakorupsi proyek ini. Sementara Jafar mengakui pernah menerima duit hampir Rp 1 miliar dari mantan Bendahara Fraksi Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Baca juga  Fadli Zon: Hoaks Selingkuh Agar Tak Kritik Pemerintah, Istana Langsung Respon

Jafar berujar, uang itu untuk operasional Ketua Fraksi Demokrat. Ia tidak mengetahui bahwa uang itu termasuk duit bancakan proyek pengadaan e-KTP. Dia mengaku tidak pernah meminta uang tersebut.

Setnov didakwa jaksa penuntut umum KPK berperan dalam meloloskan anggaran proyek e-KTP di DPR pada medio 2010-2011, saat dia masih menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Setnov didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here