Agus Hermanto: Ada Masalah dalam Surat Permohonan Pimpinan DPR

0
53
Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto

Surat dari Pimpinan DPR yang meminta KPK menunda penyelidikan terhadap Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tampaknya menemui masalah. Selain itu, adanya ketidaktahuan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto terkait keberadaan tersebut menambah masalah dalam surat yang berisi permohonan kepada KPK tersebut.

“Suratnya itu belum pernah lihat dan saya belum tau untuk itu nanti, ini hari kan juga kami ketemu dengan seluruhnya. Saya akan cari tahu kalau memang kabarnya seperti itu. Saya tentunya setelah tahu secara persis akan saya sampaikan kepada media,” ujar Agus.

Kepala Biro Pimpinan Kesekretariatan Jenderal DPR Hani Tahaptari mengatakan surat permohonan penundaan pemeriksaan Setya Novanto ke Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikirimnya diketahui seluruh pimpinan DPR.

Ia menilai surat tersebut sah secara aturan kelembagaan untuk dikirim ke KPK. Namun, ketika ditanya mengenai ketidaktahuan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Hani mengatakan Agus juga mengetahui.

Lebih lanjut Hani mengatakan surat tersebut dibuat oleh Kesekretariatan Jenderal DPR secara resmi dan telah melewati proses yang semestinya. Untuk itu Hani meminta persoalan pengiriman surat itu tak usah dipermasalahkan lagi.

“Kalau saya sih hanya mengantarkan surat saja. Jadi sudah disampaikan di sana itu prosesnya. Enggak usah diributkan lagi. Itu sudah jadi, artinya udah diantarkan ke KPK,” kata Hani.
Hani juga menambahkan, surat tersebut juga ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan Fadli Zon.

Baca juga  Pimpinan KPK Diperiksa Polisi, Pengacara Setnov Mengaku Senang

Terkait menandatangani surat permohonan penundaan pemeriksaan Setya Novanto oleh KPK, Fadli Zon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Boyamin melaporkan Fadli karena menilai melanggar kode etik selaku pimpinan DPR. Laporan ini terkait dengan Kode Etik DPR Pasal 6 ayat 5 dan Pasal 3 ayat 1. Pasal 6 ayat 5 berbunyi, anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk memengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

Sedangkan Pasal 3 ayat 1 berbunyi, anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Boyamin berharap Fadli mendapat sanksi sedang karena menganggap yang dilakukan Fadli bukan perkara kecil.

“Karena ini paling tidak pelanggaran sedang, kartu kuning menurut saya. Nanti kalau ada pelanggaran sedang sebelum atau sesudahnya, otomatis kartu merah,” ucap Boyamin.

Menanggapi hal tersebut, Fadli mengakui dirinya hanya meneruskan aspirasi Setya Novanto selaku pimpinan DPR kepada KPK.

Baca juga  KPK Panggil Setnov Hari Ini Sebagai Saksi

“Ya meneruskan aspirasi saja. Itu sesuai undang-undang dan biasa saja,” ujar Fadli.

Fadli mengatakan hal tersebut tidak perlu dibesarkan. Fadli pun mengklaim seluruh pimpinan DPR sudah mengetahui pengiriman surat tersebut sehingga tidak melanggar aturan.

“Terserah kepada proses aturan hukumnya kan ada di KPK. Saya kira enggak ada masalah,” ujar Fadli.
Menanggapi surat dari Pimpinan DPR yang ditandatangi Fadli Zon, Wakil Ketua III DPR Desmond Junaidi Mahesa menilai, Fadli Zon telah mengintervensi KPK.

Menurut Desmond, dengan menandatangani surat tersebut, menunjukkan Fadli tak memahami sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Proses hukum harus menunggu selesainya proses gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto, bukan melalui surat permohonan.

“Menurut saya surat itu enggak penting. Kenapa ke KPK? Kok Pimpinan DPR tak paham tujuannya, kok ke KPK. Yang bisa hentikan itu ranah pengadilan, apakah diteruskan atau tidak,” ungkap Desmond.

Pada Selasa (12/9), Kepala Biro Pimpinan Sekjen DPR RI menyampaikan surat kepada KPK. Surat tersebut berisi permintaan kepada KPK agar menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. (fjr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here