Anarkisme Massa PDIP yang Selalu Berulang

0
Anarkisme Massa PDIP yang Selalu Berulang

Simpatisan PDI Perjuangan kembali bikin onar. Dengan brutal, mereka menyerang rumah warga, menggeroyok anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu) dan seorang personil TNI Angkatan Darat. Beginilah jika partai “preman” berkuasa, mereka bisa berbuat seenaknya, karena aturan hukum tidak berlaku bagi mereka.

Aksi premanisme ini terjadi usai kampanye terbuka Pilpres 2019 kubu Jokowi-Ma’ruf Amin di Alun-alun Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu (7/4/2019) sore. Segerombolan massa yang memakai atribut PDIP, membuat keributan saat melewati melintasi Jalan Wates di Dusun Ngaran, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

Massa yang berkonvoi dengan sepeda motor itu mengamuk di Markas Front Pembela Islam (FPI) Yogyakarta sekaligus Posko Pemenangan Prabowo-Sandiaga. Mereka juga melempari rumah-rumah warga yang ada disekitar posko tersebut.

Tindakan anarkisme itu memakan korban. Seorang Anggota Panwaslu Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, Janarta, dan seorang Anggota Korem 072 Pamungkas Yogyakarta, Serka Setia Budi Haryanto, menjadi sasaran pengeroyokan. Padahal keduanya sama sekali tidak ikut terlibat dalam bentrokan yang terjadi sebelumnya.

Amuk massa yang dilakukan kader PDIP ini sudah berulang kali terjadi. Tahun lalu, ratusan simpatisan parpol besutan Megawati Soekarnoputri ini menyerbu Kantor Harian Radar Bogor di Graha Pena Yasmin, Kota Bogor. Pokok soal, lantaran suratkabar ini memuat berita soal penunjukan Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebuah jabatan yang dirasa tidak pantas digaji dengan uang Negara sebanyak Rp 112 juta perbulan.

Penyerbuan itu tidak saja memunculkan persoalan trial by the press. Tetapi sekaligus juga menggugat perkara lain: mempermalukan nama Indonesia di mata pers dunia. Selama ini, praktik kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers di Negara kita kerap menjadi bangsa contoh bagi bangsa lain, terutama di negara-negara Asia Tenggara.

Baca juga  Empat Fraksi DPR Setujui Hak Angket, Skandal ‘Ahokgate’ Bisa Dibawa ke Paripurna

Kejadian seperti ini juga pernah terjadi pada 2014 lalu. Sejumlah massa PDIP menyerbu Kantor TV One karena menayangkan berita yang dianggap menuduh PDIP berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kala itu, sekjen partai tersebut, yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, sampai menginstruksikan kadernya di Jakarta untuk siaga satu guna mengepung studio televisi tersebut.

Beginilah cara-cara yang mereka tempuh ketika ada media yang berani mencoba kritis terhadap partai atau ketum mereka. Sebuah cara yang sangat tidak Pancasilais, apalagi demokratis. Ini yang namanya arogan. Mentang-mentang berkuasa, lalu berbuat seenaknya. Tidak ada parpol lain di Indonesia yang kelakuannya sedemikian rupa.

Kita bisa membuat perbandingan. Partai Demokrat misalnya. Ketika Media Indonesia melecehkan ketua umum mereka, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan memuat pemberitaan tendesius yang tak sesuai fakta, yang berjudul “Pemenang Tender Ditolak, SBY Bertindak,” parpol ini menempuh jalan yang elegan, dengan melaporkan media milik ketua umum Partai Nasdem itu di Dewan Pers. Setelah berkali-kali sidang, mereka memenangkan gugatan, sehingga Media Indonesia harus membuat pernyataan permintaan maaf.

Kejadian yang sudah berulang ini seakan menunjukkan jati diri partai penguasa yang yang belum dewasa, tidak memahami arti demokrasi dalam berkontestasi. Partai yang para kadernya juga masih berjiwa kerdil, suka merendahkan orang yang memiliki perbedaan, bahkan tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok yang berseberangan.

Jika di masa lalu, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini banyak diisi oleh para preman jalanan dan para pengangguran, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan Orde Baru, rupanya sekarang masih belum berubah. Meski telah berkuasa, sebagian mereka tetap saja berkelakuan bar-bar. Tidak mau mengindahkan aturan dan berlaku semena-mena.

Baca juga  Gugatan Prabowo-Sandi Diprediksi Kandas di MK

Beginilah jika ‘partai preman’ diberi kekuasaan, mereka akan dengan enteng melanggar aturan demi meraih kemenangan. Apalagi, kini penegak hukum senantiasa berdiam diri melihat ulah mereka. Kasus mereka kerap didiamkan, kalaupun diusut pelaku sulit ditemukan, jika tersangka ada kasusnya dihentikan. Begitu yang terjadi berulang kali. Pantas mereka berani berbuat seenaknya, karena hukum saat ini teramat mandul terhadap pendukung penguasa.

Oleh: Patrick Wilson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here