Hak Angket Penyadapan Tidak untuk Jatuhkan Jokowi

0
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato politik pada Dies Natalis 15 Tahun Partai Demokrat dan Pembukaan Rampimnas 2017 di Jakarta, Selasa (7/2). (ant)

Usulan hak angket yang digulirkan Fraksi Partai Demokrat di DPR tidak bertujuan menjatuhkan Presiden Jokowi. Tetapi untuk membuat terang dugaan penyadapan terhadap Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman, Selasa (7/2/2017) di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta. Menurutnya, pelaksanaan hak angket tidak dimaksudkan menjatuhkan presiden, jangan ada prasangka buruk hak angket.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, hak angket merupakan salah satu instrumen pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dan, hak angket tidak selalu berujung pada impeachment.

“Kami sungguh-sungguh mempertimbangkan hak angket. DPR kan punya fungsi pengawasan, diatur dalam konstitusi, instrumennya hak angket. Hak angket (adalah) hak melakukan penyelidikan mengenai suatu peristiwa,” kata Benny.

Ia mengatakan, usulan hak angket itu juga bertujuan agar masyarakat bisa menyadari adanya sesuatu yang berbahaya di Tanah Air. “Kita tak peduli (hak angket) disetujui apa tidak. Kita ingin ingatkan publik, ini ada yang berbahaya di republik ini. Nanti setuju apa tidak itu kan proses, ada tahapan politik yang harus kami lalui,” pungkasnya.

Apa yang disampaikan oleh Benny, sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh SBY dalam pidato politiknya, Selasa malam. SBY menekankan kalau Demokrat tidak akan menjatuhkan pemerintahan yang sah secara konstitusi.

“Saya optimis masa depan Indonesia. Bukan berarti saya tidak percaya pemerintah. Beri kesempatan pada Presiden Jokowi untuk menuntaskan masa baktinya hingga selesai,” kata SBY.

Ia mengingatkan tiga sikap Demokrat. Pertama, konsisten memberi dukungan pada pemerintahan Jokowi-JK hingga masa jabatan selesai. Pejabat eksekutif baik gubernur, bupati, dan wali kota yang berasal dari Partai Demokrat, diinstruksikan untuk mendukung penuh tugas Jokowi.

Sikap politik kedua, Demokrat mendukung keputusan presiden yang tepat, benar dan pro rakyat. Ketiga, Demokrat tetap mengkritik keputusan dan kebijakan pemerintah yang keliru dan bertentangan dengan kehendak rakyat. “Partai Demokrat konsisten berada di luar pemerintahan,” tegasnya.

SBY menegaskan, Demokrat bersikap ksatria. Tidak memiliki bakat menjadi bunglon dan oportunis. “Kalah dalam pemilu 2014, kita terima kekalahan dengan lapang dada. Kita siapkan karpet merah untuk pemimpin baru,” imbuhnya.

Presiden ke-6 RI ini menegaskan, Partai Demokrat akan berada di tengah rakyat kecil di saat banyak pihak tidak berani bersuara terhadap pemerintah. Meski dihantam dengan banyak tuduhan, SBY meminta kader Demokrat tetap kuat dan bersatu.

“Meski situasi politik menghangat dan kita dijadikan sasaran tembak, jangan sampai kita kendur. Jangan jauh dari rakyat. Komitmen kita tidak muluk-muluk, sederhana. Kalau rakyat kesulitan hidup, Demokrat harus berbuat sesuatu meringankan beban mereka. Jika rakyat resah karena keadilan menjauh, Demokrat harus sampaikan pada negara. Jangan diam dan cari selamat untuk diri sendiri,” pesan SBY.

Baca juga  Rezim Jokowi Minim Empati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here