Antara Kursi Menteri dan Jaksa Agung

0

Presiden Joko Widodo memastikan jabatan Jaksa Agung bukan berasal kader partai politik untuk periode berikutnya. Hal ini menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat perihal posisi Jaksa Agung yang sebentar lagi berakhir berbarengan dengan pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo bersama pasangannya Ma’ruf Amin Oktober mendatang.

Partai politik pun harus gigit jari atas pernyataan orang nomor satu tersebut. Karena, selain kursi menteri, kursi yang perebutan partai politik adalah kursi pimpinan Jaksa Agung. Alasannya satu, yaitu Kejaksaan Agung memiliki peran penting dalam menentukan politik transaksional hukum di seluruh Indonesia. Jabatan ini pun sangat strategis bagi kepentingan partai. Resiko penyalahgunaan wewenang demi kepentingan suatu partai politik sangat rentan terjadi.  PDIP terang-terangan meminta agar kedudukan Jaksa Agung tidak lagi dari kader partai politik melainkan dari internal Jaksa Agung atau kalangan professional.

Sebagian kalangan juga berpendapat, jika jabatan tertinggi korps Adyaksa berasal dari partai politik, dikuatirkan intervensi partai politik akan membayang-bayangi kinerja lembaga hukum tersebut dalam menjalankan tugas.

Siapa yang akan menduduki kursi Jaksa Agung masih dirahasiakan oleh Jokowi. Hanya saja, bekas Wali Kota Solo tersebut memberikan kisi-kisi bahwa kursi Jaksa Agung bukan dari kalangan partai politik ataupun representasinya. Sebagai masyarakat biasa, tentu kita hanya bisa menduga-duga. Bisa dari internal Kejaksaan bisa juga dari kalangan professional.

Posisi Jaksa Agung hari ini masih di tempati M. Prasetyo. Pada awalnya, Prasetyo berasal dari keluarga besar Kejaksaan Agung. Akan tetapi, disaat adanya pergantian posisi Jaksa Agung, dirinya memilih bergabung ke NasDem untuk meniti karier politiknya.

Hal seperti ini dipastikan tidak terjadi pada masa jabatan untuk lima tahun ke depan. Agar tidak ada lagi kekuatiran dalam menyalahgunakan wewenang, Nasdem dibuat gigit jari. Sang ketua umum pun sedikit berulah dengan menyebut system yang dianut Indonesia berubah ke arah Kapitalis Liberal. Tentu, pernyataan Surya Paloh ini menimbulkan tanda Tanya besar.

Baca juga  Refly Harun: UU Ormas Berbahaya bagi Demokrasi

Apakah Surya Paloh merajuk karena kursi Menteri dan Jaksa Agung tidak ada, mengingat partai ini termasuk salah satu partai koalisi yang royal atas kemenangan pasangan Jokowi- Amin pada Pemilu 2019 lalu. Yang pasti, jika Jaksa Agung bukan berasal dari partai politik sudah tentu untuk kepentingan satu golongan sedikit berkurang. Tapi masalahnya, Jokowi sampai saat ini belum memberi penegasan defisini professional.

Kita semua tentu sepakat, bahwa jabatan Jaksa Agung merupakan aparat sipil negara yang seharusnya diharamkan memiliki afiliasi dengan partai politik. Namun faktanya, Indonesia tercatat 3x memiliki Jaksa Agung yang memiliki hubungan dengan partai, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Posisi lain yang akhir-akhir ini jadi rebutan partai politik yaitu kursi menteri. Dua jabatan ini merupakan hak prerogatif Presiden. Pesan saya kepada Surya Paloh, jangan baperan untuk masalah dipakai, atau tidak nya di kursi Menteri atau Jaksa Agung. Cukup dengan tidak membuat kegaduhan berupa pernyataan saya sudah cukup. Jadi jangan terlalu baperan dalam hal kekuasaan.

Oleh: Jhon Travolta

Pemerhati Politik Sosial

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here