Antara Sikap dan Perilaku KPU

0
Antara Sikap dan Perilaku KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebuah organisasi yang dibangun atas dasar hukum dan perundangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ditegaskan Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaranya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Namun perjalan menuju pemilu 2019 banyak asas yang sepertinya dilabrak oleh KPU. Lembaga yang secara langsung menunjukkan wajah demokrasi Indonesia ini terseret dalam arus dan polemik politik nasional. Bahkan opini terbaru menyebutkan KPU saat ini diragukan netralitasnya.

Hal pertama yang menjadi polemik adalah PKPU yang melarang mantan napi koruptor untuk nyaleg. Hal tersebut memberi kesan KPU telah bekerja di luar batasan dan wewenang yang ada padanya. Walaupun pada konsensus bersama semua kita sepakat bahwa korupsi adalah suatu masalah besar yang harus ditangani hingga ke akarnya.

Polemik KPU berlanjut dengan kotak ‘kardus’ yang digunakan KPU untuk pemungutan suara. Klaim KPU yang mengatakan kotak tersebut kuat, namun video-video yang viral di medsos terlihat rapuh ketika diduduki. Hal tersebut menimbulkan keresahan publik akan terwujudnya pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

Yang paling fatal dari itu semua adalah ‘kongkalingkong’ KPU dengan peserta pemilu. Dengan mudah KPU membuat kesepakatan dengan peserta pemilu terkait teknis pemilu. Contohnya adalah terkait kesepakatan pemakain nol diawal nomor urut capres-cawapres dan kesepakatan tidak ada penyampaian visi-misi.

Baca juga  Tolong Jangan Rendahkan Akal Sehat Kami Bawaslu

Kesepakatan yang dibuat tersebut merupakan kesalahan yang fundamental dari lembaga independent sekaliber KPU. Karena, semestinya sikap KPU adalah sikap Undang-Undang dan perilaku KPU adalah perilaku hukum.

Dalam konsep psikologi, Robert Y Kwick menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dipelajari. Menurut ensiklopedi Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya. Perilaku sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika.

Jadi apabila sikap KPU berbeda dengan perilaku yang ditunjukkannya, berarti ada faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut. Jika dalam kasus mantan napi dilarang nyaleg mungkin kita dapat memahami ada faktor nilai dan etika dalam PKPU yang dibuat itu. Dalam konteks akademis nalar itu dapat diterima, namun sebagai negara hukum tentu tidak bisa diterima karena KPU bukanlah lembaga yang dapat merubah dan atau membuat Undang-Undang.

Begitu juga halnya dalam kesepakatan-kesepakatan yang dibuat KPU dengan peserta pemilu. Tidak pernah ada sikap hukum yang jelas diberikan KPU dalam menjelaskan perihal itu. KPU selalu berdalih keputusan itu diambil KPU berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan.

Kesepakatan seperti inilah yang paling ditakutkan.  Dimana perilaku KPU tidak lagi didasarkan atas sikap yang mematuhi Undang-Undang melainkan ‘kekuasaan’. Ini tentunya menunjukkan kemunduran KPU dalam penyelenggaraan pemilu yang bersih, damai, dan tertib.

Baca juga  Independensi Bawaslu Diobok-Obok Penguasa

Sebelumnya penyelenggaraan pemilu di Indonesia sempat menjadi perhatian dunia. Dua pemilu sebelumnya (2009-2014) dianggap sukses dan berjalan dengan demokratis. Pimpinan delegasi Asia Leadership Trek, Center for Asia Leadership Initiatives, Universitas Harvard, Amerika Serikat menilai, Presiden RI ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil memimpin pembangunan ekonomi, dan memimpin demokrasi melalui stabilitas politik yang berkelanjutan. Selain itu, SBY juga dianggap bisa memperlihatkan pada dunia bahwa di Indonesia, Islam, Demokrasi, dan Pembangunan dapat berjalan beriringan secara damai.

Jika pada tahun 2017 indeks demokrasi Indonesia merosot tajam keposisi 68 atau masuk kategori negara dengan demokrasi cacat, bisa saja dengan segala kegaduhan politik yang termasuk di dalamnya penyelenggara pemilu, Indonesia makin terpuruk menjadi negara dengan demokrasi gagal. Seperti saran eks KPU Chusnul Mar’iyah, KPU seharusnya menghentikan kongkaling dengan ‘kekuasaan’ dan lebih banyak berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI agar tidak sesat hukum. Hal ini penting, karena pertaruhan wajah demokrasi Indonesia ada pada KPU.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here