Arogansi Pendukung ‘Guru’ Pancasila yang Bikin Malu Indonesia

0
2205
Arogansi Pendukung ‘Guru’ Pancasila yang Bikin Malu Indonesia
Sejumlah jurnalis melakukan aksi solidaritas menolak kekerasan terhadap wartawan di depan kantor Mapolresta Bogor Kota, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/6). Aksi solidaritas yang dilakukan oleh gabungan sejumlah aliansi jurnalis tersebut menyikapi aksi intimidasi oleh seklompok salah satu oknum partai politik dengan cara persekusi dan kekerasan terhadap rekan jurnalis Radar Bogor. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Penyerbuan ratusan kader PDI Perjuangan terhadap Kantor Harian Radar Bogor di Graha Pena Yasmin di Kota Bogor, akhir pekan lalu, tidak saja memunculkan persoalan trial by the press. Tetapi sekaligus juga menggugat perkara lain: mempermalukan nama Indonesia di mata pers dunia.

Selama ini, praktik kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers di Negara kita kerap menjadi bangsa contoh bagi bangsa lain, terutama di negara-negara Asia Tenggara. Sejak runtuhnya rezim Orde Baru, kemerdekaan pers di Indonesia terus membaik. Bahkan, prinsip self regulation yang dianut masyarakat pers nasional menjadi contoh yang diidam-idamkan dan coba ditiru di negara-negara ASEAN lainnya.

Sebuah prinsip yang didasarkan pada UU 40/1999 tentang peran Dewan Pers yang menjadi instrumen utama guna melindungi kemerdekaan pers. Mulai dari mendorong peningkatan kapasitas kerja wartawan dan profesionalisme perusahaan media, hingga penyelesaian sengketa atas pemberitaan atau karya jurnalistik produk pers.

Tetapi gara-gara kelakuan segelintir orang yang merasa diri paling Pancasilais di negeri ini, ditambah pula sebuah pernyataan provokatif dari dedengkot mereka, telah mencoreng nama baik itu. Kebebasan berpendapat  kita telah direnggut, kemerdekaan pers diberangus. Itu semua hanya karena pendukung seorang ‘guru’ Pancasila, mantan orang nomor satu di Indonesia, Megawati Soekarnoputri, tidak ingin gaji selangit yang ia terima dari Negara, dibicarakan khalayak ramai.

Dua kali kader PDIP ini menggeruduk Kantor Harian Radar Bogor. Penyerbuan pertama terjadi pada Rabu (30/5/2018). Ratusan simpatisan partai politik berlambang banteng moncong putih itu mengamuk, merusak properti, hingga memukuli salah seorang karyawan media tersebut. Kedatangan kedua pada Jumat (1/6/2018). Kali ini mereka lebih tertib, tidak membuat kegaduhan seperti sebelumnya.

Namun cukup disayangkan, aksi persekusi ini dimotori oleh sejumlah tokoh elite PDIP, seperti anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka dan tokoh senior PDI-P Rudi Harsya Tanaya. Dua elite politik yang semestinya bisa bersikap lebih bijak, dengan melaporkan media yang bersangkutan ke Dewan Pers jika dianggap menyalahi aturan. Bukan menghasut dan memimpin para kader untuk menyerbu kantor orang.

Ini yang namanya arogan. Mentang-mentang berkuasa, lalu berbuat seenaknya. Tidak ada parpol lain di Indonesia yang kelakuannya sedemikian rupa. Kita bisa membuat perbandingan. Partai Demokrat misalnya. Ketika Media Indonesia melecehkan ketua umum mereka, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan memuat pemberitaan tendesius yang tak sesuai fakta, yang berjudul “Pemenang Tender Ditolak, SBY Bertindak,” parpol ini menempuh jalan yang elegan, dengan melaporkan media milik ketua umum Partai Nasdem itu di Dewan Pers. Setelah berkali-kali sidang, mereka memenangkan gugatan, sehingga Media Indonesia harus membuat pernyataan permintaan maaf.

Begitu juga ketika banyak media membuat berita yang memojokkan Prabowo Subianto, dengan menyebut ia telah memeras La Nyalla Mattalitti sebesar Rp40 miliar sebagai syarat untuk maju dalam Pilkada Jawa Timur, Gerindra juga tidak menggalang kekuatan. Partai ini mengikuti aturan perundang-undangan dengan mengadu ke Dewan Pers. Begini seharusnya hidup di alam demokrasi. Hargai kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers. Jika ada kesalahan, tempuh jalur yang benar. Bukan main hakim sendiri.

Jika kita jujur melihat, apa yang dilakukan Radar Bogor dengan berita berjudul “Ongkang-Ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta,” tidaklah menyalahi aturan. Media ini hanya mengutip pernyataan dari Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais. Saat itu ia mengatakan, “Orang-orang yang sudah sepuh itu (Megawati cs) yang menjadi BPIP, kemudian mengejutkan hanya ongkang-ongkang, hanya tukar pikiran wah (digaji) Rp100 juta lebih.”

Kalau PDIP merasa keberatan dengan pernyataan itu, jangan menyalahkan media. Laporkan saja narasumbernya, jika memang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik. Di sinilah letak kekacauan berpikir mereka.

Tak cukup dengan penyerbuan saja, salah seorang elite PDIP, Ketua DPD Jawa Tengah yang juga Sekretaris Fraksi PDIP di DPR, Bambang Wuryanto, menambah sengkarut dengan menebar ancaman. Ia mengatakan, kader PDIP berhak marah jika Megawati dihina atau dilecehkan. Bahkan menurutnya, seandainya Radar Bogor ada di Jawa Tengah, bisa jadi kantornya sudah rata dengan tanah. Pernyataan ini sangat berbahaya, karena bisa dimaknai sebagai ‘instruksi’ atau ‘restu’ kepada kader untuk melakukan represi sekeras mungkin terhadap media. Baik kader, maupun elite politiknya, arogansi mereka rupanya sama saja.

Kejadian seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Pada 2014 lalu, PDIP menyerbu Kantor TV One karena menayangkan berita yang dianggap menuduh PDIP berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kala itu, sekjen partai tersebut, yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, sampai menginstruksikan kadernya di Jakarta untuk siaga satu guna mengepung studio televisi tersebut. Beginilah cara-cara yang mereka tempuh ketika ada media yang berani mencoba kritis terhadap partai atau ketum mereka. Sebuah cara yang sangat tidak Pancasilais, apalagi demokratis.

Ada baiknya mungkin, Megawati atau elite politiknya untuk memikirkan nama baru bagi parpol ini. Karena kata ‘demokrasi’ sangat tidak cocok menggambarkan kelakuan mereka. Merasa diri demokratis, paling Pancasilais, bahkan melabelkan diri sebagai ‘guru’ ideologi dengan imbalan ratusan juta uang negara setiap bulannya, tetapi tak pernah bisa menghargai kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers. Mengutip pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat, Thomas Jefferson, “Tak ada demokrasi tanpa kemerdekaan pers.” Jadi selama parpol ini masih berkelakuan arogan dalam menghadapi kritikan, maka embel-embel ‘demokrasi’ belumlah layak mereka sandang.

Oleh: Muhammad Fatih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here