Bandingkan Kasus Anies dan 15 Kepala Daerah Dukung Jokowi

0
Bawaslu Bogor Akan Putuskan Nasib Anies Baswedan Hari ini

PolitikToday – Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Chusnul Mariyah mempertanyakan penyelenggara pemilu yang terkesan membiarkan kepala daerah dan menteri yang secara terang-terangan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Mantan komisioner KPU ini mengaku tak mengerti dengan komitmen netralitas dari penyelenggara pemilu.

“Yang terbuka itu dibiarkan, ada 15 kepala daerah, ada menteri dan ada macam-macam. Artinya sudah ada kecenderungan untuk apapun yang berasal dari oposisi itu cepat sekali. Termasuk ke kontainer itu tugasnya Bawaslu bukan KPU,” tukas Chusnul saat menjadi pembicara di dalam topik “2019, Adios Jokowi?” di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (9/1/2018).

Chusnul kemudian membandingkan dengan penanganan kasus pose dua jari Anies Baswedan yang kini tengah diperiksa Bawaslu. Ia menilai kasus Anies mengacungkan dua jari pada akhir pidatonya saat Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, mestinya tidak dipersoalkan. Pasalnya, acara itu berlangsung tertutup.

“Ini persoalannya Anies di dalam acara partai yang tertutup, bukan terbuka,” tuturnya.

Karena itu Chusnul mencurigai netralitas Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Khususnya dalam

“Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sudah terlihat tidak netral, sudah terlihat dipertanyakan integritas dan kenetralan,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal itu terkait aksinya mengacungkan dua jari pada akhir pidatonya saat Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat.

“Saya tadi dipanggil untuk pemeriksaan klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor. Pemanggilannya untuk tanggal 3 Januari,” kata Anies, di Jakarta, Senin (7/1/2018).

Namun pada 3 Januari, dia berada di Lombok sehingga dijadwalkan ulang menjadi 7 Januari. Badan Pengawas Pemilu Bogor akhirnya bersedia untuk melakukan permeriksaan itu di Jakarta, sehingga secara transportasi memudahkan Anies lantaran kesibukannya di Jakarta.

“Kemudian ada 27 pertanyaan yang tadi di berikan, prosesnya mulai jam satu selesai jam dua seperempat dan sesudah itu lebih banyak mengecek penulisan berita acara klarifikasi jadi tadi disebutnya adalah permintaan klarifikasi,” tutur Anies.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here