Bantah Tuduhan Sekjen PDIP, KPK Enggak Milih-milih Sasaran

0
600
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) mengecek mikrofon yang mati saat akan menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9). (ant)

PolitikToday – Wakil Ketua KPK Saut Situmorang membantah KPK memiliki kepentingan politik dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang turut menjerat Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka suap.

Menurut Saut, sampai sekarang KPK tak pernah memilih sasaran dalam setiap melakukan OTT terhadap pihak-pihak yang diduga menerima suap.

“KPK enggak milih-milih sasaran, yang utama itu hukum-hukum pembuktian yang dikedepankan,” katanya, Senin (11/6/2018).

Bila ada pihak-pihak yang merasa keberatan, kata Saut, terhadap penangkapan serta penetapan tersangka tak dapat dilakukan hanya melalui opini di media. Karena semua yang dilakukan KPK akan dibuktikan melalui pengadilan.

“Banyak instrumen, apakah prapradilan, banding, dan lainnya yang diatur. Jadi debat tentang kerja-kerja KPK itu akan lebih elegan bila di pengadilan dilakukannya,” tutur mantan Staf Ahli BIN itu.

Saut malah menyebut telah mengusulkan kepada jaksa penuntut umum bila menangani pejabat negara dari instansi yang pernah ditangani KPK agar dijadikan pertimbangan memperberatkan. Hal tersebut perlu dilakukan agar memberikan efek jera.

Baca juga  Demokrat Setuju Djoko Santoso Jadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo - Sandi

“Sebab KPK seolah hanya dianggap angin semilir sepoi yang bikin ngantuk. Bukan malah berubah, lalu negara tetap saja rugi alias negara enggak ada dampaknya,” katanya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuding OTT KPK belakangan ini terkesan politis. Pasalnya yang ditangkap adalah orang memiliki elektabilitas tinggi.

“Kesan adanya kepentingan politik ini dapat dicermati pada kasus OTT terhadap Samanhudi Wali Kota Blitar dan Syahri Mulyo calon bupati terkuat di Tulungagung,” kata Hasto lewat keterangan tertulis, Minggu (10/6/2018).

Samanhudi dan Syahri telah ditetapkan sebagai tersangka suap proyek pembangunan di lingkungan pemerintahan masing-masing. Syahri diduga menerima suap terkait proyek peningkatan jalan, sementara Samanhudi terkait proyek pembangunan sekolah.

Penetapan tersangka mereka adalah hasil dari pengungkapan kasus dugaan suap lewat OTT. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK turut mengamankan uang sejumlah Rp2,5 miliar.

Baca juga  Pendukung Ahok Terbelah karena Jokowi Pilih Ma'ruf Amin

Samanhudi diduga menerima Rp1,5 miliar terkait proyek pembangunan sekolah di Blitar. Sedangkan Syahri diduga menerima Rp1 miliar.

Pemberian uang kepada Syahri itu merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya, calon kepala daerah yang ikut diusung PDIP itu telah menerima uang sebesar Rp500 juta pada pemberian pertama dan Rp1 miliar pada yang kedua.

Dalam kasus yang menjerat mereka, KPK turut menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung, Sutrisno, Agung Prayitno, Bambang Purnomo, dan Susilo Prabowo sebagai tersangka. Mereka berempat telah ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka semalam.

 (rt)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here