Beda Ahok, Beda Soni Urus Jakarta

0
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kiri, duduk) bersama Plt.Gubernur DKI Soni Sumarsono (kanan, duduk) berbincang dengan calon penumpang KA saat meninjau proyek terowongan di Stasiun KA Manggarai, Jakarta, Jumat (25/11). (ant)

Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama keheranan dengan rencana Pelaksana Tugas (Plt) DKI Jakarta Soni Sumarsono untuk menaikan dana operasional bagi RT/RW di Jakarta. Nantinya dana operasional bagi RT dan RW di DKI Jakarta akan naik menjadi masing-masing Rp1,5 juta dan Rp2 juta.

Ahok, panggilan akrab Basuki Tjahaja Purnama menilai kebijakan seorang gubernur tak bisa diputuskan oleh Plt gubernur, bahkan wakil gubernur pun tak berwenangan untuk memutuskan.

Pola kepemimpinan Ahok dan Soni dalam mengurus Jakarta memang berbeda. Menurut Soni, hal ini akibat latar belakang mereka yang berbeda. Soni berlatarbelakang birokrat, sementara Ahok politisi. Tetapi Soni menegaskan bahwa kebijakannya akan tetap bersifat melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah sukses.

Terkait silang pendapat ini, politiktoday telah menghimpun beberapa kebijakan yang berbeda antara Soni dan Ahok. Pertama, Sumarsono memutuskan untuk tetap menganggarkan dana hibah buat Bamus Betawi. Sebelumnya, Ahok ingin menghentikan dana hibah untuk Bamus Betawi. Ahok bahkan menuding Bamus Betawi digunakan untuk permainan politik. “Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kami untuk main politik. Itu sudah melanggar Pancasila dan UUD 1945. Dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Itu sudah enggak betul,” kata Ahok ketika itu.

Sebaliknya Soni menyebut penghentian dana hibah Bamus Betawi bukan hal tepat karena hal itu menyangkut kebudayaan yang menjadi sejarah Jakarta. Jika ada masalah, sebaiknya didialogkan dengan baik, bukan dengan menghentikan dana hibah. “Saya rasa siapa pun pemimpin Jakarta tidak bisa lepas dari budaya Betawi. Jadi, mohon maaf, ini (dana hibah, red) saya teruskan,” kata Sumarsono di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa.

Kedua, Soni menghentikan sementara 14 proyek lelang dini yang dimulai pada era Ahok. Alasannya proyek lelang ini telah salah prosedur karena belum ada persetujuan dari DPRD DKI Jakarta. Karena belum berbentuk Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Soni menilai lelang itu masih bersifat sumir. “Kalau sudah disetujui dewan kan firm (kukuh) proyeknya. Berapa jumlah duitnya, lokasinya di mana, apa-apa saja programnya. Ini kan tidak fix, hanya estimasi eksekutif saja,” katanya.

Ketiga, Soni akan membentuk  tim sapu bersih (saber) pungutan liar (pungli). Tim ini akan dilegalisasi dengan Pergub. Menurut Soni, tim ini sudah digagas oleh Ahok. Bedanya, tim yang dibentuk Ahok hanya sebatas monitoring, sementara Soni sudah masuk ke arah tindaklanjut.  Soni merencanakan tim saber pungli ini akan menjadi frontline pemprov DKI Jakarta dalam memberantas pungli.

Keempat, Soni akan merombak para para pejabat dinas di era Ahok. Ia menyebut rotasi ini berorientasi pada kebijakan reformasi birokrasi yang berlandaskan pada PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Melalui rotasi ini, Soni berharap organisasi Pemprov DKI Jakarta semakin lincah mengurusi kebutuhan masyarakat. Teknisnya akan diatur oleh Sekda Pemprov DKI Jakarta dengan berlandaskan pada merit system yang berjalan selama ini. Intinya, menurut Soni, pejabat dinas yang bagus akan dipertahankan, sementara yang jelek digeser. Soni menargetkan restrukturisasi ini akan selasai pada  Januari-Februari 2017 agar ada semangat baru di lingkungan birokrasi DKI Jakarta. (ale)

Baca juga  Pengamat: Cawapres Harus Muda dan Tidak Kontroversial

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here