Berebut “Kendaraan” di Pilkada, Isu Reshuffle Kembali Menghangat?

0
99
Pilkada Serentak

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 memang baru dimulai. Tapi suhu politik menjelang pesta demokrasi memilih pemimpin di daerah tersebut sudah mulai terasa panasnya. Sudah ada kandidat yang deklarasi, bersosialisasi dan saling sikut untuk mendapatkan kendaraan guna berpacu dalam lintasan kompetisi.

Dalam tahapan yang dirilis KPU, pendaftaran calon sendiri baru akan dilaksanakan pada 1 Januari 2018. Masa kampanye sendiri akan dimulai pada 15 Februari 2018 dan masa tenang dan pembersihan alat peraga akan dimulai pada 24 Juni 2018. Pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2018 sendiri akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Sedangkan rekapitulasi akan dilaksanakan pada 28 Juni 2018.

Untuk Pilkada Serentak 2018, ada 171 daerah yang melaksanakannya. Rinciannya ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Dan Provinsi yang melaksanakan Pilgub mayoritas daerah yang mempunyai jumlah penduduk padat, atau bisa dikatakan lumbung suara nasional. Sebut saja Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tiga daerah tersebut saja jumlah pemilihnya sudah hampir menyentuh 90 juta jiwa. Ditambah lagi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali dan Sulawesi Selatan.

Dari 17 provinsi yang melaksanakan Pilkada, sudah melebihi setengah jumlah pemilih di Indonesia. Artinya pertarungan 2018 adalah penentuan siapa yang akan menjadi jawara pada 2019 mendatang. Tidak mengherankan Pilkada 2018 akan jadi adu kuat dan cerdas partai-partai dalam menyongsong Pileg dan Pilpres satu tahun setelahnya.

Dengan kondisi tersebut, partai-partai tentu akan berupaya agar kandidat yang mereka usung dapat meraih kemenangan. Jika itu terjadi, maka potensi mereka akan memenangkan Pileg dapat lebih besar.

Baca juga  KPK Tetapkan Setnov Jadi Tersangka Lagi

Tentu kita masih ingat bagaimana PDI P mengerahkan seluruh kepala daerah dan DPRD se Indonesia memenangkan kandidat yang mereka usung di Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Hal serupa juga berkemungkinan terjadi lagi pada Pilgub yang potensial seperti Jabar dan Jatim, apakah itu oleh PDI P atau partai lain.

Kandidat yang berniat untuk maju tentu juga ngotot memperebutkan rekomendasi partai. Tidak bisa hanya menjual kepopuleran dan tingkat keterpilihan, tapi juga harus dibarengi dengan deal-deal tertentu. Lihat saja bagaimana Nasdem memberikan syarat kepada Ridwan Kamil untuk mendukung Jokowi pada Pilpres 2019, sebagai mahar dari rekomendasi yang diberikan.

Lihat juga Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa yang saling sindir dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar terkait dengan Pilgub Jatim. Khofifah merasa dirinya seperti dijegal agar tidak maju dalam Pilgub mendatang guna menantang petahana, Syaifulah Yusuf yang telah didukung PKB.

Panasnya suhu politik tidak saja terjadi dalam perebutan rekomendasi, tapi juga di media sosial. Para pendukung masing-masing kandidat juga mulai saling pertontonkan keunggulan jagoannya, dan menyerang kandidat lain yang dianggap potensial memberikan ancaman.

Pilkada Kian Dekat, Isu Reshuffle Hangat Lagi?

Belakangan ini isu reshuffle kabinet mulai dingin. Padahal pada akhir tahun 2016 dan awal 2017, isu tersebut sudah ramai dibicarakan. Terakhir kali Jokowi melakukan perombakan kabinet pada Juli 2016, dan itu adalah kali ketiga Jokowi membongkar kabinetnya dalam kurun kurang dari dua tahun menjabat.

Saat isu reshuffle hangat pada akhir 2016 dan awal 2017, dinilai sangat erat hubungannya dengan dukungan terhadap kandidat di Pilkada. Salah satunya sinyal tersebut terlihat dari bagaimana kecewanya Ketua PDI P, Megawati Soekarnoputri terhadap beberapa anggota koalisi pendukung pemerintah yang “membelot” dalam memberikan dukungan. Pernyataan Megawati tersebut terkait dengan Pilkada DKI Jakarta, dimana PAN, PPP dan PKB mendukung kandidat yang berbeda dari PDI P.

Baca juga  Teroboson Penguasa Yang Menyengsarakan Wong Cilik?

Setelah ucapan Megawati tersebut, isu reshuffle makin memanas. Jika sebelumnya hanya riak kecil, setelah pernyataan itu menjadi semakin kencang. Tidak hanya nama yang dipecat dan diangkat, tapi juga kapan waktunya juga dibuat heboh.

Pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, partai-partai yang awalnya berbeda dukungan, kembali merapat ke koalisi pendukung pemerintah kecuali PAN. Mereka mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot. Sedangkan PAN beralih dengan memberikan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Setelah perhelatan Pilkada DKI selesai, isu reshuffle kembali dingin. Tidak lagi ada pembicaraan itu muncul dari kalangan koalisi pendukung pemerintah, dan Jokowi juga tidak lagi melontarkan komentar.

Melihat potensi daerah-daerah yang punya suara besar tersebut, bisa saja isu reshuffle kembali didendangkan guna memastikan kandidat yang diusung sama dan tidak ada yang membelot. Dan partai-partai pendukung pemerintah tentu saja masih ingin mempertahankan kader mereka berada dilingkaran kekuasaan.

Kita lihat saja menjelang masa pendaftaran nanti, apakah isu reshuffle kembali menghangat?. Dan apakah partai-partai juga akan tunduk kepada keinginan pihak tertentu?. Waktu yang akan menjawab, mana partai yang bisa disetir dan mana partai yang punya prinsip.

Oleh – Riko Tampati (Warganet)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here