Berharap Tuah ke Mahkamah Konstitusi

0
1631
sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2019

Pasal di Undang – undang Pemilu Presiden terkait pemberlakuan ambang batas suara bagi partai politik untuk dapat mencalonkan kandidat Presidennya kembali digugat untuk kedua kalinya. Kali ini kita harus (kembali) mendukung langkah itu demi berdemokrasi dan bernegara yang sehat. Dan satu lagi jangan lupa, kali ini kita percaya akal sehat akan menang.

Sejatinya pasal yang membatasi partai politik mencalonkan kader atau tokoh pilihannya itu sudah hilang sejak awal pembahasan, namun apa dinanya, partai politik di DPR di pintu kuasa, mereka menetapkan sekehendak hati mereka. Padahal lengking suara protes sudah bergema dimana mana. Pemerintahpun ikut pula dalam arus. Hanya sekelompok oposisi yang menolak, namun sekali lagi, mereka kalah suara. Kalah telak dalam voting melawan koalisi pemerintah.

Kemarin, belasan tokoh sudah mendaftarkan gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi. Memang ini yang kedua kali, namun UU MK memberikan kesempatan itu. Dan, kali ini bolehlah berharap banyak, ada nama nama berkelas disana. Saldi Isra seorang ilmuwan hukum yang mumpuni.

Reformasi yang bergulir dengan susah payah sejatinya menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan fair. Kita tidak ingin arah perubahan itu berbelok arah menjadi makin buruk. Hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dijamin penuh oleh konstitusi. Partai politik adalah kanal yang ditetapkan.

Pemberlakuan Presidential Threshold 20 persen bagi partai politik untuk dapat mengajukan pasangan Capres dan Cawapres adalah sebuah penistaan atas konstitusi itu sendiri. Dan sangat menghina akal sehatnya angka PT yang dijadikan acuan adalah hasil Pemilu 2014 silam. Ibaratnya menonton bioskop, karcis yang sudah disobek, dipakai lagi untuk menonton film berikutnya. Apa kata dunia.

Baca juga  Jokowi Bakal Umumkan Mahfud MD Sebagai Cawapres Sore Ini

Dulu ada keyakinan bahwa usulan presidential threshold ini berbau aroma politik keberpihakan pada parpol besar. Rumusan ini akan membuat hegemoni parpol besar semakin kuat. Parpol besar akan memiliki bargaining potision untuk mengendalikan, dan mengontrol partai tengah atau partai kecil sesuai dengan kepentingannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek.

Kini dikepala dan hati sembilan orang yang bergelar Yang Mulia itu, kita titipkan nasib reformasi ini. Semoga di kali kedua, nurani dan logika mereka dapat dengan jernih menelaah gugatan yang diajukan.

Tentu kita khawatir putusan akan kembali sama karena komposisi hakim belum banyak berubah. Tapi bolehlah berharap banyak karena rumusan presidential threshold ini sudah basi.

Akan tetapi Pemilu 2019 belum punya rujukan. Hasil Pileg 2014 merupakan patokan aspirasi rakyat untuk lima tahun ke belakang, yakni hasil pemilu 2009. Sementara aspirasi rakyat terhadap kinerja parpol pada periodeisasi 2014-2019, diuji melalui Pemilu 2019. Sehingga, memaksa peserta Pilpres 2019 merujuk pada hasil Pileg 2014 terasa janggal karena basis pengujiannya berbeda.

Apalagi, jangka lima tahun telah membuat dinamika politik berubah. Dukungan publik terhadap PDIP sebagai parpol pemenang pileg 2014 pasti berubah. Naik-turunnya dukungan tergantung penilaian publik terhadap kinerja Fraksi PDIP di parlemen; dan juga kinerja Jokowi sebagai presiden yang menjadi kader PDIP.

Baca juga  Desak Hapus Presidential Threshold, Massa Desak MK Jadi Mahkamah Akal Sehat

Ketiga, inskonstitusional dan diskriminatif. Ketika parpol sudah disahkan KPU sebagai peserta pemilu, secara otomatis ia berhak mengikuti seluruh ajang demokrasi tersebut. Ia berhak mengajukan capres-cawapres pilihannya. Hal ini menggambarkan persamaan hak di mata hukum dan konstitusi bagi seluruh parpol.

Ketika hak ini dibatasi oleh presidential threshold berlandaskan sesuatu di luar kemampuan kinerja parpol. Artinya telah terjadi diskriminasi. Parpol baru sudah pasti tidak bisa memenuhi presidential threshold jika rujukannya adalah Pileg 2014.

Presidential threshold ibarat menyuntikan racun ke dalam nadi parpol baru. Pertarungan menjadi tidak seimbang, karena mesin parpol baru tidak bisa bergerak sempurna. Parpol baru kesulitan mengkapitalisasi sumber daya karismatik jagoannya di hadapan basis massa pendukung capres-cawapres yang mereka hendak ajukan.

Kita berharap pansus Pemilu dan DPR dapat mengetengahkan rumusan yang rasional, logis dan sarat semangat nasionalisme. Jangan demi kepentingan politik sesaat, demokrasi yang susah-payah dibangun sejak era reformasi harus mundur ke belakang.

Oleh – Burhanuddin Khusairi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here