BIN tidak Bekerja di Papua?

0
BIN tidak Bekerja di Papua?

Sejarah kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terekam semenjak Pilkada 2018. Ada jeda waktu dengan kejadian baru dengan membunuh 31 pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua yang berlokasi di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, kabupaten Nduga.

Pekerja yang tewas adalah pekerja proyek PT. Istaka Karya yang menyelesaikan proyek pembangunan jembatan untuk jalan Trans Papua. Berdasarkan pengakuan Polisi sudah mengidentifikasi kelompok pelaku.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua Ahmad Musthofa Kamal menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat. KKB adalah kelompok yang sama yang telah melakukan pembunuhan terhadap warga sipil jelang Pilkada 2018, perkosaan, kekerasan tim medis.

Sebelumnya diberitakan para pekerja proyek Istaka Karya diserang oleh KKB saat membangun jembatan di dua titik, yakni Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga.

Kronologi pembunuhan KKB awalnya membunuh 24 pekerja proyek, pada Sabtu (1/12/2018). Kemudian, delapan pekerja proyek lainnya sempat melarikan diri dan bersembunyi di rumah salah satu anggota legislatif daerah setempat. Satu hari berselang KKB melakukan eksekusi penembakan dan korban meninggal tujuh orang ditempak mati. Hal ini dijelaskan oleh Kamal yang dikutip oleh beberapa media online.

Baca juga  PDIP, Banteng Benteng Korupsi

Aparat keamanan gabungan TNI-Polri telah diterjunkan menuju lokasi kejadian pada hari Selasa (3/12/2018). Namun personel gabungan TNI Polri belum dapat masuk ke lokasi karena akses jalan diblokir oleh KKB.

Kejadian ini menjadi evaluasi tentang keamanan di Propinsi Papua, khususnya di kabupaten Nduga terutama kinerja Badan Intelijen Negara. Keberadaan KKB yang sebelumnya telah melakukan kejahatan pada Pilkada 2018. Dan beberapa kejahatan kemanusian lainnya.

Keberadaan KKB dan pemilikan senjata termasuk pola pergerakan anggota tidak terlepas dari masyarakan kabupaten Nduga yang megetahui seluk beluk Kabupaten dan proyek yang sedang berlangsung.

Ada indikasi bahwa KKB berasal dari Organisasi Papua Merdeka yang belum menerima perbaikan ekonomi, kesejahteraan dan pembangunan bagi Papua. Atau menjadi bagian dari intimidasi dari perebutan kue pembangunan yang tidak melibatkan sebagian kelompok masyarakat untuk bisa terlibat dalam derap pembangunan.

Penangkapan pelaku dari KKB dan mengadili dengan pemberatan hukuman mesti. Hal ini bukan semata soal keamanan. Namun, ada beberapa rentetan ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan lain.

Baca juga  E-KTP Tercecer Sinyal Ada Yang Mau Selewengkan Suara Rakyat?

Sejarah panjang perbaikan kesejahteraan papua. Penepatan Undang-Undang Otonomi Papua yang diperluas era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan Implementasi resolusi konflik yang selesai atas Dewan Adat Papua.

Divestasi saham Freeport dan hak bagi pemerintah papua sampai 10% atas kepemilikan saham. Belum berdampak bagi perbaikan dan pemulihan keamanan di Papua. Presiden Sinode Gereja-gereja Babtis Papua, Dr Sokratez Sofyan Yoman mengatakan Presiden Indonesia Joko Widodo mengutamakan seremonial dari pada pembangunan substansial di Papua.

Selama masa pemerintahan Jokowi tercatat 7.000 orang Papua ditahan polisi dalam demonstrasi damai. Masalah utama di Papua bukan pembangunan infrastruktur melainkan penghargaan martabat manusia.

Yose Malewa, Pengamat Keadilan Sosial Papua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here