Bisnis Baru Bernama Asuransi BPJS

0

BPJS Kesehatan  mencatat sepanjang 2018 lalu sekitar 12 juta jiwa atau 39 persen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) tidak tertib membayar iuran. Adapun total PBPU mencapai 31 juta jiwa. Instansi pelayanan kesehatan ini mengeluhkan kesulitan untuk melayani masyarakat kelas menengah ke bawah karena rugi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani segera mengambil sikap untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan. Katanya sih iuran BPJS Kesehatan saat ini masih underpriced atau di bawah perhitungan aktuaria. Selain itu, alasan lainya untuk meningkatkan kolektabilitas atau penagihan iuran kepada masyarakat yang menunggak. Padahal, jika dihitung dari penerima bantuan iuran (PBI) tentu kekurangan itu akan tertutup dengan sendirinya dari masyarakat yang rajin membayar iuran tiap bulannya.

Kita semua tahu peserta non PBI terdiri dari Peserta Penerima Upah (PPU) Pemerintah sebanyak 17,5 juta jiwa. PPU Badan Usaha 34,1 juta jiwa, Perserta Bukan Penerima Upah (PBPU) 32,5 juta jiwa dan Bukan Pekerja (BP) 5,1 juta jiwa. Jadi sudah tidak ada alasan untuk menaikan iuran tiap bulan dari masing-masing klasifikasi tersebut. Dengan begitu, BPJS tidak ada bedanya dengan perusahaan asuransi yang inginkan laba sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Hanya saja, bisnis ini dikemas dengan cara yang lebih apik dengan istilah iuran terjangkau.

Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Kenaikan ini untuk peserta kelas I dan II atau peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah pusat dan daerah. Kesejahteraan yang dirasakan masyarakat menengah ke bawah dalam fasilitas kesehatan tentu tidak sama dengan pelayanan yang didapat oleh mereka-mereka yang kategori nya sudah mapan. Banyak kasus di lapangan, terjadi diskriminatif terhadap pasien kelas yang bukan penerima bantuan iuran. Baik dari kelas kamar perawatan, hingga keramahtamahan dari pihak rumah sakit di mana pasien di rawat.

Baca juga  Dinilai Tak Sejalan Dengan Pemerintah, PDI-P Desak Jokowi Pecat Menteri Asal PAN

Selain itu, kesejahteraan pegawai BPJS dengan pegawai instansi lainya tampak begitu mencolok sejak berganti nama dari nama sebelumnya (Jamsostek). Direksi hingga staff di instansi ini cukup dibilang sangat mapan dalam hal pendapatan tiap bulan, dibanding dengan instansi bidang lain terlebih swasta. Dampaknya pun akan terlihat adanya kesenjangan social dalam penanganan kesehatan bagi masyarakat jelata.

Terlebih, gaji dari seorang Direktur mencapai ratusan juta untuk mengelola instansi tersebut. Belum, tunjangan lainya yang jumlah nya cukup banyak. Tidak sama dengan masyarakat yang mayoritas penghidupannya masih di bawah kata sejahtera. Program yang sudah ada sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak semerta merta menjadi peluang bisnis baru bagi pemerintah dan dokter.Ingat akan kondisi penduduk Indonesia yang kehidupannya jauh dari kata sejahtera dan makmur.  

Oleh: Jhon Travolta

Pemerhati Sosial Publik 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here