BPJS Warisan Pro Rakyat era SBY, Nasibnya Kini?

0
BPJS Warisan Pro Rakyat era SBY, Nasibnya Kini?

Undang Undang  Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan langkah perbaikan bidang kesehatan dan sistem jaminan sosial oleh negara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk rakyat Indonesia.

Berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1 dan pasal 52 mengharuskan membentuk BPJS dengan Undang Undang. BPJS secara badan merupakan transformasi keempat BUMN untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Warisan pro rakyat ini menjadi Indonesia menjadi negara kuat dan membantu pengobatan rakyat miskin lewat iuran mandiri dan subsidi dari pemerintah. Subsidi ini pada dasarnya berasal dari pajak rakyat, pajak usaha pengusaha dan pajak dari hasil bumi Indonesia.

Persoalan dan penyelesaian persoalan keuangan BPJS berpulang kepada pengelola BPJS dan pemerintah yang berkuasa, yang terdiri dari Presiden, Menteri, DPR RI dan pemerintahan Provinsi, Kota dan Kabupaten.

Sedangkan rumah sakit dan pelayanan kesehatan pratama melayani rakyat yang membutuhkan pengobatan sesuai dengan keluhan dan penyakit. Untuk klaim dari Manajemen Rumah Sakit dan Klinik sering macet. Efek dari keterlambatan pembayaran defisit BPJS beberapa rumah sakit tidak menerima dan melayani pasien BPJS.

Baca juga  Setelah Tolak Pemaparan Visi Misi, Kubu Jokowi Juga Tolak BW Jadi Panelis

Persoalan ini berasal dari soal keuangan BPJS yang mengalami difisit Rp 16,5 triliun. Upaya terakhir pemerintah yang kalaps mengalokasikan 50 persen dari penerimaan cukai rokok dari perokok aktif. Sedangkan dari struktur APBN tidak berpihak guna penyelesaian defisit anggaran BPJS.

“BPJS Kesehatan sendiri kemarin mengalami defisit yang harus ditutup. Apapun yang namanya pelayanan kesehatan masyarakat itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga defisit itu sebagian ditutup dari hasil cukai rokok,” kata Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. seperti dikutip dari situs Antara.

Menurut versi manajemen puncak PBJS Kesehatan, kekurangan dana mereka pada 2018 sebesar Rp16,5 triliun. Angka ini terdiri dari defisit 2018 hingga bulan berjalan sebanyak Rp12,1 triliun dan Rp4,4 triliun untuk 2017. Defisit yang telah berjalan 2 tahun.

Pertanyaan adalah kemana kebijakan pemerintah terkait alokasi APBN tahun 2017 dan 2018? Jawaban ini terjawab dengan kebijakan anggaran untuk mengejar berbagai pembagunan infrastruktur jalan tol dan pembentukan poros maritim. Semuanya menjadi prioritas alokasi anggaran besar besaran.

Baca juga  Teror Pegawai KPK, Siapa Yang Harus Bertanggung Jawab?

Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, cukai rokok dari daerah yang diperuntukkan menambal defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidaklah mencukupi. Dimana defisit keuangan BPJS Kesehatan terlalu besar Rp 16,5 triliun, sementara kontribusi cukai rokok dari daerah sekitar Rp 5 triliun, dalam ulasan kontan.

Sedangkan rakyat melakukan reaksi keras dengan mengeluarkan berbagai keluhan dan juga sindiran terhadap kebijakan Presiden Jokowi menggunakan cukai rokok yang dibayar oleh perokok aktif. Lewat berbagai status di Facebook, Instragram, Twitter nitezen berkelakar negara salah urus.

Seorang teman berkelakar Presiden Jokowi sibuk “Mengejar infrastruktur, lupa soal kesehataan rakyat sendiri”.

Deniansyah Siregar, Peserta Iuran Mandiri BPJS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here