BPN Minta MK Berhentikan Komisioner KPU, Arief Budiman: Itu Wewenang DKPP

0
Ratusan Petugas KPPS Meninggal Dunia, Seknas Prabowo-Sandi Desak Ketua KPU Mundur
Ketua KPU Arief Budiman

PolitikToday – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberhentikan ketua dan anggota komisioner KPU. Permintaan itu disampaikan melalui petitum perbaikan permohonan sengketa hasil pilpres.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Arief Budiman menyebut bahwa persoalan etik penyelenggara pemilu menjadi wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). MK hanya berwenang untuk menangani sengketa hasil pemilu.

“Kalau ada pelanggaran etik, kinerja komisioner, silahkan dibawa ke DKPP. Kalau ada sengketa hasil dibawa ke MK,” kata Arief saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Menurut Arief, setiap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu memiliki saluran tersendiri.

Misalnya, jika ada pelanggaran administrasi pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berwenang menangani.

Jika pelanggarannya masuk ranah pidana, maka menjadi kewenangan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Ini salah alamat atau tidak ya silakan Mahkamah yang menilai,” kata Arief.

BPN Prabowo-Sandiaga menyerahkan berkas perbaikan permohonan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019). 

Ada sejumlah pasal dan petitum yang ditambahkan. Salah satunya, pada petitum nomor 13, BPN meminta supaya seluruh Komisioner KPU diberhentikan.

Bunyinya adalah sebagai berikut: Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekruitmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU. 

(raf)

Baca juga  Tak Mampu Cegah Etnis Cleansing, Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi Harus Dilepas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here