BPN Minta Persoalan DPT Diselesaikan

0
Fadli Zon: Beda Elektabilitas Jokowi dengan Prabowo Sangat Tipis

PolitikToday – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mendesak KPU untuk segera menyelesaikan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sampai saat ini masih belum dapat diselesaikan. Dikatakan Fadli, permasalahan DPT ini selalu hadir dan menjadi pembicaraam setiap perhelatan pemilu.

“Masalah saya kira ini merupakan masalah penting bagi penyelenggaraan Pemilu 17 April mendatang. Ini masalah kita bersama,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di sela-sela seminar itu di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (26/3).

Wakil Ketua Gerindra ini menyebutkan ada banyak data manupulatif. Dari yang namanya sama, tanggal lahir sama, orang yang sudah meninggal, satu ada puluhan anggota, dan orang yang lahir di waktu lampau, seluruhnya ditemui di DPT saat ini.

“Temuan ini sudah sangat detail, nama-namanya yang manipulatif itu sudah ditemukan. Kalau enggak salah datanya 17.5 juta. Ini angka yang sangat fantastis jumlahnya kurang lebih 10 persen dari jumlah pemilih kita,” tegas Fadli.

Masih kata dia, padahal sudah seharusnya KPU mencari solusi terhadap masalah itu mengingat pemilu sudah hitungan kurang dari sebulan lagi.

“Seharusnya sudah ada solusi terhadap masalah ini,” tandas Fadli.

Sebelumnya, persoalan DPT ini juga pernah dibahas oleh empat Sekjen Partai Koalisi Adil Makmur pada November tahun silam. Bahkan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi menemui KPU-Rl pada 1 Maret 2019 dan telah melaporkan temuan-temuan tersebut. Namun sampai hari ini DPT yang disebut mengandung banyak cacat itu belum diperbaiki.

Adapun data bermasalah yang dimaksud di antaranya jumlah pemilih dengan tenggal kelahiran 1 Januari, 1 Juli dan 31 Desember dalam jumlah yang sangat besar, masing-masing 2,3 juta, 9,8 juta dan 5,4 juta.

Baca juga  Cak Imin Berharap PKB Dapat Jatah 10 Menteri Jika Jokowi Menang

Kemudian, data yang tidak wajar itu berasal dari data yang invalid, ganda, dan data yang tidak melalui proses coklit (pencocokan dan penelitian). Misalnya, ditemukan di sebuah TPS adanya 228 orang yang Iahir pada tanggal yang sama pada ratusan TPS di daerah tertentu.

Lalu, ditemukan data KK yang disebut manipulatif, di mana satu KK ada yang berisi ratusan hingga ribuan orang di Banyuwangi, Magelang, dan kota lainnya. Hal ini dinilai manipulasi serius karena melanggar UU Pemilu No. 7 Th. 2017 pasal 488.

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here